MEDAN | Ketua Mahasiswa Tabagsel Bersatu (MATABER), Boni Hutafea menyoroti lemahnya respons Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Pemkab Paluta) terkait sulitnya masyarakat mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Paluta.
Kondisi ini disebut telah menimbulkan keresahan dan bahkan menyebabkan masyarakat menjadi korban akibat kelangkaan yang terjadi dalam seminggu terakhir.
Boni menyampaikan menurut laporan masyarakat yang dihimpun MATABER antrian panjang di SPBU, stok BBM yang cepat habis dan dugaan adanya penyaluran yang tidak tepat sasaran menjadi masalah utama.
Ia mengatakan bahwa kondisi ini sangat mengganggu aktivitas harian, terutama bagi petani, dan pengusaha kecil yang bergantung pada BBM untuk bekerja,” katanya.
“Sampai hari ini belum kami lihat langkah konkret dari Pemkab Paluta. Kelangkaan ini sudah terjadi beberapa hari ini setelah terjadinya longsor dan banjir menerjang kabupaten tapanuli tengah dan sibolga pada 25 November lalu,” katanya, Sabtu (06/12/2025).
Ia menyampaikan seharusnya Pemkab Paluta melakukan kordinasi ke Pertamina Regional I Sumbagut agar BBM didatangkan dengan stok lebih banyak dari kota Dumai ataupun kota medan yang pendistribusian minyaknya sudah Normal.
“Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan distribusi BBM berjalan dengan baik. Dengan minimnya tindakan masyarakat akan jadi korban,” ujarnya.
Mahasiswa UINSU ini juga menyoroti kurangnya pengawasan terkait dengan penjual minyak eceran yang menjual BBM diluar nalar Rp. 25 ribu per liter. Yang mana penjualan eceran ini dia duga sebagai salah satu penyebab antrian panjang dan BBM cepat habis di SPBU.
“Pemkab dan APH harus menindak tegas terhadap para penjual minyak eceran nakal yang memanfaatkan situasi ini dan bila perlu kamtibmas mendata para penjual nakal ini dan dilanjutkan ke proses hukum,” jelasnya.
Ia meminta Pemkab Paluta tidak tutup mata dan menyediakan solusi jangka pendek untuk mengurangi beban masyarakat yang mulai kesulitan menjalankan aktivitas karena jika dibiarkan, ekonomi masyarakat semakin terpuruk.
“Dengan ini kami berharap pemkab paluta segera bertindak dan segera melakukan upaya lainnya agar krisis ini segera teratasi,” pintanya.
Sementara itu Sekretaris Daerah Paluta, Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan ketika dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp menyampaikan dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat edaran.
“Kita sedang menyusunan surat edaran untuk menyikapi kondisi terkini ini . Senin insya allah kita keluarkan,” pungkasnya. (OM-12)
