MEDAN | Jelang Pemilu 2024, Network for Indonesian Democratic society Sumatera Utara (NETFID Sumut) menggelar dialog publik bersama sejumlah organisasi mahasiswa guna menangkal politik identitas di masa mendatang, Jumat (2/12/2022).
Digelar di Amaliun Convention Hall Medan sejak pukul 14.00 WIB hingga selesai, Netfid Sumut turut menghadirkan nara sumber yang mumpuni di bidang masing-masing, turut dihadiri elemen mahasiswa, Kammi Medan, PMII Medan, PMKRI, IPEMA, PW IPNU, Netfid Medan.
Tantangan Pemilu 2024 jelas di depan mata dan cukup kompleks dan dibutuhkah cara menanggulangi perpecahan, tanpa mengurangi nilai – nilai demokrasi. Tentu adanya penguatan narasi sehat dan edukasi politik, termasuk penguatan informasi badan publik.
“Tugas dan fungsi Komisi Informasi ialah menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun bicara pemilu maka kami bertanggungjawab atas terwujudnya budaya keterbukaan demi kemajuan bangsa kita,” kata Muhammad Safii Sitorus.
Salah satu diantara narasumber yakni, Safii Sitorus menghimbau seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa sebagai agen perubahan secara bersama sama mewujudkan demokrasi yang sehat.
“Saat ini isu politik indentitas masih tergolong hangat di platform media sosial. Tentunya sebagai generasi penerus bangsa harus menjadi pelopor agar tidak terjebak informasi liar atau berita hoaks. Pentingnya cek dan ricek sebelum menyebarluaskan sebuah informasi,” ujar Safii di hadapan ratusan mahasiswa.
Wawasan Ideologi
Sebelum sesi tanya jawab, secara lugas mewakili Kapolda Sumatera Utara, Direktur Intelkam Polda Sumut Kombes Dwi Indra Maulana SIK menuturkan strategi Polri menghadapi berbagai dinamika masyarakat di tengah pesatnya perkembangan tehnologi siber.
“Polri Presisi dianggap mampu menjawab tantangan kedepan. Berbagai transformasi telah dilakukan seperti transformasi operasional, publik dan transformasi pengawasan,” kata Kombes Dwi Indra Maulana.
Menurutnya, Kapolda Sumut telah menindaklanjuti program Kapolri, yaitu mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan sebagaimana 10 program prioritas yang harus dilaksanakan.
“Polisi dilarang keras terlibat politik praktis dan jika personil terlibat tindak pidana tentu ditindak tegas. Ini komitmen Polri untuk mewujudkan Polri Presisi. Memang politik itu tidak terlepas dari kepentingan. Namun politik identitas akan terhempang jika semua pihak berperan aktif termasuk anak-anak muda yang hadir ditempat ini,” terangnya.
Sementara itu Anggota Kompolnas H Muhammad Dawam MH menuturkan aspek utama menangkal isu politik identitas. Sebab, politik identitas merupakan sikap yang mengedepankan golongan atau simbol untuk mendapatkan pengaruh politik.
“Dalam prakteknya mari kita sama sama melakukan pengawasan dan tentunya wawasan ideologi kebangsaan harus membumi untuk mengatasi politik identitas dengan berpegang teguh prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia,” terangnya.
Diketahui Network for Indonesian Democratic society Sumatera Utara (NETFID Sumut) menggelar dialog publik dengan tema “Menangkal Isu Politik Identitas, Informasi Hoax dan Radikalisme Jelang Pemilu 2024”
Tampak hadir juga dalam acara tersebut Komisioner Bawaslu Provsu Agus Salam Nasution, Wakil Ketua DPC PDIP Medan Hasanul Jihadi MKn dan para undasngan lain.
Acara makin alot saat sesi tanya jawab berlangsung dan secara bergantian nara sumber memaparkan guna menjawab rangkaian pertanyaan peserta yang mayoritas kalangan mahasiswa. Dan acara diakhiri foto peserta bersama nara sumber.
Reporter : Toni Hutagalung
