Netfid Sumut Gelar Dialog Publik Pemilu 2024

MEDAN| Network For Indonesian Demokracy Sociaty ( Netfid) Provinsi Sumatera utara (Sumut) menggelar Dialog Publik dengan tema Menangkal Isu Politik identitas , informasi hoaks dan Radikalisme Jelang Pemilu 2024 pada hari jumat tanggal 2 Desember 2022 di Amaliun Convention Hall Kota Medan

Politik identitas umumnya mengacu pada subset politik di mana kelompok orang dengan identitas ras, agama, etnis, sosial atau budaya yang sama berusaha untuk mempromosikan kepentingan atau kepentingan khusus mereka sendiri seperti dikutip dari situs fisipol.uma.ac.id

Kegiatan dialog publik Netfid Sumut yang diikuti oleh peserta dari Perwakilan mahasiswa di berbagi kampus di kota Medan , perwakilan pimpinan Cipayung plus Sumut dan kota Medan , Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kawasan Kota Medan, Insan Pers , Organisasi Pemantau Pemilu ditingkat provinsi sumut dan kota Medan , serta perwakilan partai politik .

Ketua Umum Netfid Indonesia Dahlia Umar MA menyampaikan dalam sambutannya “Politik identitas Adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan dari satu kelompok karena memiliki kesamaan indentitas atau karakteristik baik berbasis pada ras , etnis jender atau agama ,” Politik indentitas ini sudah di lakukan untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia artinya sudah dilakukan dengan tujuan yang baik yakni berjuang untuk kemerdekaan Indonesia , dan ini politik identitas yang baik , akan tetapi kalo untuk menghambat dan menjadikan perpecahan suatu bangsa itu merupakan politik identitas yang salah dan harus di tolak “ tegas nya .

Azlansyah Hasibuan Ketua Netfid Sumut dalam sambutannya menyampaikan tujuan dialog ini dibuat adalah untuk mempererat kembali hubungan kebangsaan kita sesama anak bangsa demi terciptanya demokrasi yang baik pada pemilu 2024 ini . Netfid Sumut hadir sebagai Lembaga pegiat demokrasi yang akan memberikan pemahaman politik kepada masyarakat

Pada sesi pemaparan materi narasumber mewakili Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bapak Kombes Dwi Indra Maualana SIK sebagai Direktur Intelijen dan keamanan (Intelkam) Polda Sumut menyampaikan “Polri dilarang keras terlibat politik praktis dan jika personil terlibat tindak pidana tentu tentu ditindak tegas, ini komitmen polri untuk mewujudkan polri yang responsibilitas, transparasi, dan berkeadilan (presisi). Memang politik itu tidak terlepas dari kepentingan. Namun politik identitas akan terhempang jika semua pihak berperan aktif termasuk anak-anak muda yang hadir ditempat ini”

Komisi Informasi Publik memamaparkan bahwa Tugas dan fungsi Komisi Informasi ialah menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun bicara pemilihan Umum (pemilu) maka kami bertanggungjawab atas terwujudnya budaya keterbukaan demi kemajuan bangsa kita,” kata Muhammad Safii Sitorus.

Komisioner Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumut Agus Salam Nasution dalam materinya juga menyampaikan perlunya edukasi seperti ini untuk terus memberikan pelajaran yang produktif terhadap masyarakat demi lancarnya pelaksanaan pemilu 2024 mendatang . Bawaslu yang juga tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menyampaikan jika masyarakat menemukan hal yang sangat merugikan demokrasi atau menghambat berjalan pemilu nanti segeralah melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang dan kepada kami yang tergabung dalam Gakkumdu

Sementara itu Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas ) H Muhammad Dawam MH menuturkan aspek utama menangkal isu politik identitas. Sebab, politik identitas merupakan sikap yang mengedepankan golongan atau simbol untuk mendapatkan pengaruh politik.“Dalam prakteknya mari kita sama sama melakukan pengawasan dan tentunya wawasan ideologi kebangsaan harus membumi untuk mengatasi politik identitas dengan berpegang teguh prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia,” terangnya.

Hasanul Jihadi wakil ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Medan menyampaikan Politik identitas, info hoax, dan radikalisme juga jadi isu yang populer di Sumatera Utara.

Tapi yang menarik, pemikiran dan perilaku politik masyarakat Sumatera Utara terus bertambah cerdas.

Ditambah dengan kondisi yang sangat heterogen, terbiasa hidup dengan banyak perbedaan, maka tiga isu yang kita yakini sangat berbahaya itu tidak akan laku “dijual” di Sumut jelang maupun saat pelaksanaan Pemilu 2024 nanti tegasnya

Netfid Sumut akan melakukan upaya yang kongkrit demi terwujudnya demokrasi yang baik sehingga pemilu 2024 berjalan dengan sukses. Sejatinya pemilu ini adalah untuk memilih pemimpin yang punya ide dan gagasan yang baik untuk kemajuan bangsa Indonesia tutup Azlan Hasibuan.rel