Aceh  

Pemkab Gelar MoU dengan Kejari Abdya

ABDYA – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) bersama Kejari melakukan Memorandum Of Understanding (MoU) Penyuluhan Hukum Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD) dengan mengusung tema ” Kenali Hukum Jahui Hukuman Melalui Program Kawal Desa,” kegiatan yang berlangsung di aula grend Leuser hotel Jum’at (17/6/2022).

Bupati Abdya, Akmal Ibrahim,SH pada arahannya mengucapkan terimakasih kepada Kejaksaan negeri (Kejari) Aceh Barat Daya, atas memorandum of Understanding bersama Pemerintah Abdya tentang Penyuluhan Dana Desa (DD) dan alokasi dana desa ADD .

Selain itu, Akmal, juga menyebutkan, persoalan di gampong (desa), ini menjadi tugas pokok kejaksaan. Jaksa atas nama negara dia adalah penuntut umum dan mengemban tugas sebagai penyidik kusus untuk masalah korupsi.jelasnya Bupati Akmal.

Lebih lanjut, terkait sikap sebagai pimpinan di gampong (desa) Bupati meminta pimpinan desa harus mengambil sikap dalam membuat keputusan sesuai aturan bukan berdasarkan kemauan pribadi.

Sambungnya lagi, lain halnya dengan masyarakat, mereka boleh berpendapat apa saja, tapi keuchik tidak dibolehkan demikian karena mereka diwajibkan berbicara atas nama aturan/ negara” sebut akmal.

Lanjutnya, dalam pelayana, Akmal menyampaikan kepada seluruh keuchik, jika ada aspirasi yang di sampaikan masyarakat kepada keuchik gampong, maka harus lebih dulu di kaji kelayakannya,

Bermakna, aspirasi tersebut baru bisa diterima jika sesuai aturan. Namun kalau tidak sesuai maka jangan dipaksa, artinya boleh di abaikan.