MEDAN | Ratusan massa yang merupakan kelompok tani, buruh dan nelayan tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu (KRB) dari berbagai aliansi di Sumatera Utara menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara Jalan Diponegoro Medan, Rabu (24/9/2025) menuntut reformasi agraria.
Dengan menggunakan berbagai kendaraan massa melakukan orasi dan membawa berbagai spanduk dan poster di depan pintu masuk kantor Gubsu.
Massa merupakan gabungan petani, nelayan buruh juga masyarakat menyuarakan atas tidak perduli nya pemerintah terhadap nasib petani dan lebih mementingkan koorporasi.Aksi yang dilakukan Juga sebagai momentum memperingati Hari tani Nasional.
Dalam aksinya massa membawa berbagai hasil panen untuk diberikan ke Gubernur Sumut Bobby Nasution. Orasi bergantian dilakukan sambil melakukan tarian. Hingga pukul 12:45 WIB siang , Gubernur Bobby Nasution tidak juga menemui massa yang diketahui sedang tidak berada di tempat.
Koordinator Wilayah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sumatera Utara, Suhariawan, mendesak Gubernur Sumut untuk memenuhi janji kampanye, yaitu membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria.
“Aksi yang dilakukan hari ini sebagai momentum memperingati hari tani Nasional. Agar lebih semangat Kami para kaum tani , Masyarakat adat, Buruh, Nelayan juga masyarakat desa maupun kota yang kita ketahui ketimpangan penguasaan kepemilikan pemanfaatan sumber daya agraria khususnya tanah saat ini belum juga adil. Kami memperingati hari tani bukan secara seremonial tapi meminta Gubernur Sumut untuk memenuhi janji kampanye, yaitu membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria,” ungkapnya.
Kawasan Danau Toba
Sementara Koordinator Studi dan Advokasi Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Angela Manihuruk, mengatakan kawasan Danau Toba saat ini menghadapi masalah serius.
Konflik agraria yang kian memprihatinkan, kriminalisasi terhadap masyarakat adat, dan bencana ekologi yang masih terus berlanjut.
“Kawasan Danau Toba sedang tidak baik-baik saja,” kata Angela,
Menurutnya, bencana ekologi yang terjadi secara berkelanjutan, mulai dari banjir bandang hingga kekeringan, menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat, khususnya petani kemenyan yang menanam tanaman endemik di kawasan tersebut. Pemerintah seharusnya hadir dan bertanggung jawab atas situasi ini. Ia menekankan bahwa konflik agraria bisa diselesaikan dengan mudah jika pemerintah berpihak kepada rakyat, bukan hanya mementingkan keuntungan kapital semata.
“Ketika pemerintah hanya memikirkan keuntungan kapital semata, itu akan menghambat kemajuan masyarakat lokal,” ujarnya.
Sedangkan Dastin Purba pimpinan Aksi Aliansi Pejuang Reformasi Agraria (APARA) membawa sejumlah hasil panen sebagai simbolis untuk menarik perhatian Gubernur.
“Ini buah-buahan yang dibawa oleh para petani dari Kelompok Tani Laut, Lapan Tengah. Kami ingin memberikan buah supaya Gubernur Sumatera Utara lebih aware, lebih perhatian,” ucap
APARA mendesak Gubernur untuk turun langsung menemui mereka dan menolak berdialog dengan Sekretaris Daerah (Sekda).
“Kami tidak mau menerima Sekretaris Daerah untuk mendatangi kami, karena kami sudah muak dengan kata-kata mempelajari dari pihak gubernur dan pimpinan-pimpinan yang lain,” ucapnya
Mereka juga membawa data dan pemetaan konflik agraria yang akurat, mencakup berbagai daerah seperti Danau Toba, Deli Serdang, Asahan, dan Langkat. APARA menuntut jawaban dan tenggat waktu yang jelas dari Gubernur untuk menyelesaikan persoalan ini.
Usai melakukan orasi dan berbagai aksi. Massa bergeser menuju Gedung DPRD Sumut untuk menuntut berbagai persoalan yang dihadapi para petani ke pada Para wakil rakyat. (OM/011)
