Prof OK Saidin: Para Pengambil Keputusan Dalam Bidang Pertanahan Kerap Kali Keliru Menerapkan Kebijakan

Pakar hukum dari USU, Prof Dr H OK Saidin SH MHum. (Foto/Ist)

MEDAN | Pakar hukum dari Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr H OK Saidin SH MHum turut angkat bicara terkait kasus Marwita (57), warga Jalan Pabrik Papan, Lingkungan 15, Kelurahan Pekan Labuhan, Medan Labuhan, Kota Medan, yang diduga menjadi korban praktik mafia tanah.

Prof OK Saidin menganggap apa yang kini diperjuangkan oleh Marwita adalah bagian dari upaya menuntut apa yang menurut Marwita merupakan haknya yang telah diambil oleh orang lain dengan cara-cara yang tidak sah.

“Menuntut hak harus terus menerus digemuruhkan. Jika kita diam, orang lain akan terus berusaha untuk merebut dan menguasai hak kita dengan berbagai cara,” kata Prof OK Saidin yang dimintai tanggapannya, Kamis (4/8/2022).

Menurut Prof OK Saidin, munculnya konflik-konflik pertanahan khususnya di Sumatera Utara (Sumut) terjadi karena para pengambil keputusan dalam bidang pertanahan dan bahkan pejabat yang tak diberi wewenang untuk itu, kerap kali menerapkan kebijakan yang keliru.

“Itu terjadi karena mereka tak paham akar sejarah tentang keberadaan tanah itu,” ujar Guru Besar bidang Hukum Fakultas Hukum USU tersebut.

Baca juga: Merasa Korban Mafia Tanah, Pemilik Lahan Histeris Lapor ke Kejati Sumut

Alas hak yang berlandaskan hak sejarah yang menjadi dasar hak menurut hukum adat dan kemudian diadopsi oleh Hukum Agraria Nasional (Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA No 5 Tahun 1960), faktanya tak pernah lagi menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa tanah di Sumatera Utara.

Maraknya mafia tanah seperti yang terjadi di banyak negara dunia ketiga, pada awalnya berpangkal pada persekongkolan antara para cukong dan oligarki dengan para petinggi negeri.

“Kita berharap agar hal ini tidak terjadi di Sumatera Utara. Gejala untuk terjadinya hal seperti itu sudah mulai tampak. Ini yang perlu diantisipasi,” imbuhnya.

Ia menegaskan kekhawatiran kalangan akademisi hari ini bagi kelangsungan negeri ini ke depan, bukan pada persoalan kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan. Tetapi pada persoalan ketidakadilan.

“Inilah yang menjadi tugas bersama kita,” pungkasnya.