BINJAI | Ketua DPRD Kota Binjai Mahyadi SP yang juga Ketua FPK bersama Kaban Kesbangpol Kota Binjai Drs. Ruslianto M.Pd, membuka Rapat Kerja (Raker) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Binjai di caffe Kalkutta Jalan Pertamina Kecamatan Binjai Utara, Selasa (15/10/2024).
Rapat Kerja FPK ini diikuti 18 orang para ketua Etnis serta anggota FPK Kota Binjai membahas dan merumuskan program kerja FPK di tahun 2025 dalam meningkatkan wawasan, konsep, dan implementasi nilai-nilai pembauran kebangsaan dalam keberagamaan etnis serta memperkuat fungsi dan peran FPK mengawal Kebhinekaan di Provinsi Sumatera Utara dan khususnya di Kota Binjai.
Dalam sambutannya, Mahyadi SP mengingatkan pentingnya memaknai arti dari perbedaan, menurutnya perbedaan itu adalah seni atau keindahan, buktinya Kota Binjai adalah kota yang majemuk. Di dalamnya, terdapat 18 etnis suku dengan latar belakang yang berbeda.
Menurut Mahyadi keanekaragaman dan perbedaan menciptakan keindahan. Sebab, perbedaan adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari atau tolak. Artinya, kita tidak mungkin memaksa semua hal untuk seragam atau seirama.
“Untuk Kesbangpol, pembinaan politik dan pembauran kebangsaan perlu digagas terus-menerus. Agar seni budaya dan tradisi daerah etnis sukunya tidak hilang,karena seni budaya itu mengajarkan hal –hal yang positif dan baik,” katanya.
Kalau satu demi satu seni budaya dan tradisi daerah bangsa yang baik menjadi punah karena ketidakpedulian kita sebagai anak bangsa, jangan heran kalau kelak masyarakat Indonesia lama kelamaan akan kehilangan identitasnya sebagai bangsa yang ‘Bhinneka Tunggal Ika’, tambah Mahyadi.
“Mari kita dukung seni budaya dan tradisi daerah yang baik sebagai bagian dari kearifan lokal dan identitas bangsa kita yang majemuk,” tandasnya.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Binja Drs. Ruslianto M.Pd dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwasanya adanya pemangkasan kegiatan-kegiatan FPK dikarenakan oleh dampak Pilkada Tahun 2024 . Namun pihaknya berjanji akan berupaya berkordinasi dengan Ketua FPK kota Binjai mengkondisikan anggaran untuk kegiatan FPK tetap terlaksana pada tahun 2024 .
Diakhir sambutannya, Ruslianto mengingatkan bahwa Forum Pembauran Kebangsaan itu merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar warga masyarakat ini dibentuk demi mewujudkan harmoni kerukunan dalam kebhinekaan
FPK dibentuk dengan upaya memelihara sekaligus membantu pemerintah dalam membina suasana aman, nyaman dan tentram di masyarakat terhadap kemungkinan munculnya konflik sosial yang mengancam keutuhan bangsa.
“Jadi, FPK juga memiliki tugas sebagai PR (public relation) di lingkungan dengan menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian dan menghormati berbagai perbedaan latar belakang sosial, budaya dan keyakinan,” tandasnya. (Od-09)
