DELI SERDANG | Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja di Kabupaten Deli Serdang menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (11/6/2025).
Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap maraknya praktik outsourcing yang dinilai sangat merugikan para pekerja.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menilai praktik sistem kerja outsourcing di Deli Serdang semakin tidak terkendali.
Kabupaten Deli Serdang, yang dikenal sebagai sentra industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri), disebut telah dipenuhi oleh ratusan perusahaan yang memanfaatkan tenaga kerja dari perusahaan outsourcing.
“Nasib para pekerja outsourcing sangat memprihatinkan. Mereka terjebak dalam sistem kerja kontrak bertahun-tahun. Bahkan ada yang hanya sesaat digunakan, setelah kontrak habis langsung diberhentikan. Ini yang kami sebut sebagai kaperlek (kapan perlu pakek),” ungkap Donal Pardamean Sitorus, SH, salah satu orator dalam aksi tersebut.
Lebih lanjut, Donal juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang terhadap perusahaan-perusahaan outsourcing yang beroperasi.
Ia menilai dinas terkait tidak serius melakukan monitoring dan evaluasi terhadap izin usaha perusahaan alih daya.
Akibat lemahnya pengawasan tersebut, para pekerja outsourcing di Deli Serdang banyak yang menerima upah di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK), tidak mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, bahkan kerap mengalami pemotongan gaji sepihak oleh pihak perusahaan outsourcing.
“Ini jelas sangat merugikan pekerja. Perusahaan outsourcing meraup keuntungan besar dari hasil keringat buruh, sementara pemerintah daerah justru terkesan membiarkannya,” tegas Donal.
Dalam aksinya, perwakilan buruh lainnya, Ahmadsyah, juga menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Deli Serdang, Norma Siagian. Menurutnya, Norma dinilai tidak memiliki progres maupun inisiatif dalam menindak pelanggaran hak-hak buruh.
Para buruh turut menyinggung pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2025 lalu di Tugu Monas, Jakarta. Dalam pidato tersebut, Presiden menyatakan komitmen untuk menghapus sistem kerja alih daya (outsourcing) di Indonesia.
“Kami mendukung penuh sikap Presiden untuk menghapus sistem outsourcing. Oleh karena itu, kami meminta kepada Bupati Deli Serdang, Dr. Asri Ludin Tambunan, agar mencopot Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Deli Serdang.
Kami juga mendesak agar Bupati mengevaluasi kinerja mediator hubungan industrial di Disnaker Deli Serdang yang diduga telah menyalahgunakan wewenangnya,” tegas Ahmadsyah.
Aksi tersebut melibatkan berbagai serikat pekerja dan buruh, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Makanan Minuman dan Industri (FSPMI) Deli Serdang, Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI), GSB-I, PC SFP KEP-KSPSI, PC FSPMRI-KSBSI Deli Serdang, PPMI DPC Fikep-KSBSI Deli Serdang, SBSI 92, dan KGB PETA.
Hingga aksi berakhir, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib dengan pengamanan dari aparat kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Deli Serdang.
Reporter : Rio
