Revisi RKAS Dana BOS 2020 dan Belanja, Sekdis Alpian Hutauruk Bantah Sebut Pesanan Kejaksaan

oleh -562 views

MEDAN – Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi(Pemprov) Sumatera Utara telah melaksanakan kegiatan sosialisasi perubahan petunjuk teknis(Juknis) dalam rangka penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tengah pandemi Covid-19.

Kegiatan sosialisasi Juknis dana Bos  itu digelar di SMAN 2 lintongnihuta, Sabtu(18/6/2020) lalu, turut melibatkan seluruh kepala SMA, SMK dan SLB Negeri maupun swasta di Wilayah Cabdisdik Humbang Hasundutan, guna menghadapi strategi Tahun Pelajaran (TP) 2020/2021.

Menurut informasi yang diterima orbitdigitaldaily.com, kehadiran Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut Drs H Alpian Hutauruk MPd, ke daerah untuk mengumpulkan para kepala sekolah penerima Dana Bos Afirmasi sekaligus mengarahkan melakukan revisi RKAS dan belanja rekanan dengan mengatasnamakan oknum Kejaksaan.

Baca juga : Kajatisu Amir Yanto Diminta Periksa Oknum Manager,Koordinator Dana Bos, dan Kacab Dinas Pendidikan Sumut

Dan bahkan, Alpian Hutauruk bersama timnya diberikan fasilitas istimewa. Parahnya, beredar informasi soal adanya kutipan uang transportasi dari para kepala sekolah sebagai hadiah balas jasa.

Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Sumatera Utara melalui Sekretaris Drs H Alfian Hutauruk MPd saat dikonfirmasi, Minggu (2/8/2020) membantah telah mengarahkan para kepala sekolah untuk belanja kepada rekanan Disdik Sumut.

“Tidak ada kami mengarahkan kepala sekolah untuk belanja kepada rekanan yang mengatasnamakan siapapun. Kami hanya rapat kerja membahas tugas-tugas pengelolaan sekolah yang baik,”ujar Alpian lewat sambungan Whatsap miliknya.

Mantan, Kadis Kota Sibolga itu mengatakan peserta rapat semua sekolah, bukan hanya penerima dana Bos Afirmasi maupun dana Bos  Kinerja. Dan Alpian membenarkan kehadirannya berdasarkan undangan resmi Kacabdis Humbang Hasundutan, Drs Samsul Purba.

“Bisa bapak tanya peserta rapat kerja itu, apa saja yang kami sampaikan. Dan kami diundang secara resmi oleh Kacabdis, dengan surat memohon sebagai penceramah,”katanya.

Selain itu, Alpian menyebutkan, Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dibenarkan untuk revisi. Sebab, Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 mengharuskan untuk revisi dengan penyesuaian kondisi Covid-19.

“RKAS itu memang bisa direvisi pak, dan saat ini mengharuskan untuk direvisi. Karena situasi pandemi Covid 19 ini. Permendikbud No 19 thn 2020, mengisyaratkan revisi menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid 19 ini,”ungkap Alpian.

Anehnya, saat disinggung posisinya merangkap Manager Dana BOS TA 2020, agar menunda pembayaran Dana Bos Afirmasi dan Dana Bos Kinerja TA 2019 sebelum keluar LHP pemeriksaan khusus oleh APIP terhadap laporan realisasi penerimaan belanja dana BOS Afirmasi dan Kinerja TA 2019.

Justeru, Alpian menilai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang/jasa(PBJ) oleh satuan dinas pendidikan, sebatas angin berlalu.

“Tidak ada hubungan ke situ. Lagian tidak ada pemeriksaan khusus tentang dana Bos Afirmasi dan Kinerja,” ucapnya, seolah belum memahami pedoman pengadaan, arahan Menteri Pendidikan RI, Nadiem Anwar Makarim.

Diketahui  Dana Bos  Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah khusus.

Sementara, Dana Bos Kinerja adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di daerah khusus.

Dan alokasi dana ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja masing masing senilai Rp 60.000.000 setiap sekolah.

Kemudian, Dana BOS Reguler, program
Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik.

Reporter:  Toni Hutagalung