SOKSI Sumut: Hadirnya Airlangga di Rapimnas SOKSI Versi Bamsoet itu Jebakan

Ketua Depidar II SOKSI Sumut Freddy Sembiring (Empat Kiri) bersama lembaga konsentrasi Baladhika Karya yang diketuai Kevin Silalahi ST dan segenap pengurus. Mereka menolak Rapimnas SOKSI versi Bamsoet yang digelar di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (24/7/2020). (orbitdigitaldaily.com/Diva Suwanda)

MEDAN – Bambang Soesatyo (Bamsoet) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rampinas) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia SOKSI di Hotel Sultan, Jumat (24/7/2020). Hadir dalam Rapimnas itu Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Lantas apa yang terjadi hari ini di Jakarta itu menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah (Depidar II) SOKSI Sumut. Ketua Depidar II SOKSI Sumut, Freddy Sembiring mempertanyakan Rapimnas SOKSI versi Bamsoet.

“Secara konstitusi, SOKSI yang sah berbadan hukum sesuai ketetapan yang dikeluarkan Kemenkum HAM adalah SOKSI dengan Ketua Umum (Ketum) Ali Wongso Sinaga. Jadi Rapimnas yang dilaksanakan Bambang Soesatyo hari ini legal standing nya dipertanyakan, inkonstitusional,” ujar Freddy kepada orbitdigitaldaily.com, Jumat malam.

Hal itu diungkapkan Freddy bersama lembaga konsentrasi provinsi Sumut, Baladhika Karya yang diketuai Kevin Silalahi ST dengan Sekjen Irwansyah Margolang SE, ormas Krida Wanita Swadiri Indonesia yang diketuai Hj Ratna Laila didampingi sekretarisnya Poni Iriani serta ormas Fokus Maker dengan ketuanya Deni Dendi Sembiring, SH dan sekretarisnya Ikhsan Royas Sitorus SH MSi

Menurutnya, apa yang dilakukan Bamsoet dengan mengundang Ketum DPP Airlangga Hartarto tak lantas menjadikan SOKSI yang ia pimpin itu legal.

“Sebelum menghadiri Rapimnas SOKSI versi Bambang Soesatyo, Ketum Airlangga paginya sudah berkoordinasi dengan dengan Ketum SOKSI Ali Wongso. Kehadiran Airlangga sifatnya boleh dibilang karena terpaksa untuk menghargai,” tutur Freddy.

“Dalam Rapimnas SOKSI itu juga Ketum Airlangga tidak menutup. Kenapa tidak menutup, karena kalau dia melakukan itu, artinya dia menerima hasil-hasil Rapimnas itu,” tambahnya lagi.

Ketum Harus Bersikap

Menurut Freddy, yang dilakukan Bamsoet dengan mengundang Ketum DPP Golkar pada Rapimnas itu merupakan sebuah jebakan. Sehingga perlu sebuah sikap dan tindakan.

“Kenapa saya bilang jebakan. Kan sudah jelas Depinas SOKSI yang sah adalah yang dipimpin Ali Wongso. Maka dari itu sebagai Ketum DPP Golkar, Airlangga harus mengambil tindakan terhadap Bambang Soesatyo. Ia sudah dijebak dalam kegiatan Rapimnas SOKSI yang inkonstitusional,” jelas Freddy.

Terakhir, Freddy menyatakan sebagai Ketua Depidar II SOKSI Sumut, jelang Musda X Golkar Sumut pihaknya akan terus mendukung Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah melaju sebagai calon Ketua Golkar Sumut.

“Sebagai Ketua Depidar II SOKSI Sumut yang sah secara konstitusi, kami sekali lagi menyatakan dukungan terhadap Ijeck (Musa Rajekshah) yang mendapat diskresi dari Ketum DPP Golkar pada Musda X mendatang di Jakarta,” pungkas Freddy.  

Konsolidasi SOKSI

Sebelumnya di Jakarta, pada konferensi pers Selasa (21/7/2020), Ketua Umum Depinas SOKSI Ali Wongso Sinaga mengajak keluarga besar SOKSI untuk konsolidasi dan saling bersatu dalam membesarkan Partai Golkar.

Hal itu disampaikan Ali Wongso Sinaga didampingi Wakil Ketua Umum Depinas SOKSI Erwin Ricardo, Ketua Depinas SOKSI Ansyari dan Wakil Sekjen Depinas SOKSI Helmi Zen.

“Kami menghendaki konsolidasi SOKSI yang mempersatukan keluarga besar SOKSI yang masih belum mau bersatu dengan prinsip menjunjung tinggi konstitusi (AD/ART), demokrasi etika dan kekeluargaan untuk mendukung sukses konsolidasi Partai Golkar dan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila,” kata Ali Wongso Sinaga.

Pada kesempatan itu, Ali Wongso Sinaga menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya merupakan SOKSI yang sah dengan berbadan hukum seperti yang dikeluarkan oleh Kemenkumham.

“Kami adalah Dewan Pimpinan Nasional SOKSI yang sah secara konstitusional lahir dari proses Munas X yang konstitusional. Artinya di dalam mekanisme yang berlaku ketika itu ada di tahun 2017 yang juga dimediasi oleh Partai Golkar. Semua elemen SOKSI bersatu dan kita juga sudah disahkan oleh pemerintah dengan Kemenkumham,” ujar Ali Wongso.

Sementara itu, Ketua Depinas SOKSI Ansyari mendengar kabar adanya rencana Rakernas dan Munas SOKSI versi Ade Komarudin (Akom).

Menurut Ansyari, hal itu dianggap sebagai langkah yang tidak sesuai dengan AD/ART Depinas SOKSI dan melanggar konstitusi.

“Adanya pihak tertentu akan menyelenggarakan Rapimnas atau Munas SOKSI, kami Depinas SOKSI yang sah secara konstitusional dan hukum serta pemegang hak cipta atas nama dan seni logo SOKSI yang dilindungi UU dengan ini menghimbau kepada pihak tertentu tersebut untuk menahan diri,” kata Ansyari.

Pihaknya juga berharap Rakernas dan Munas versi Akom yang mengundang Presiden hingga Ketua Umum DPP Partai Golkar agar disikapi dengan arif dan bijak.

Ansyari meyakini pemerintah dan unsur DPP Partai Golkar sudah mengetahui bahwa Depinas SOKSI di bawah kepempinan Ali Wongso Sinaga adalah yang sah dan diakui oleh pemerintah.

“Ya kami berharap agar simbol-simbol kenegaraan tersebut bisa secara bijak menyikapi permasalahan SOKSI ini secara menyeluruh,” tuturnya. (Diva Suwanda)