TOBASA – Sekaitan penolakan warga masyarakat Raja Bius Naopat, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Toba Samosir dalam Rakor perihal sengketa lahan dengan Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT), dua Staf Kepresidenan dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) turun langsung ke Sigapiton.
Kedua staf KSP itu diantaranya Sisca Hutagalung dan Ana. Mereka datang bersama tim Agraria, Bupati Tobasa Ir Darwin Siagian, Wabup Tobasa Ir Hulman Sitorus, Sekda Tobasa Audi Murphy Sitorus, Direktur BOPDT Arie Prasetyo didampingi aparat kepolisian Polres Tobasa tiba di Desa Sigapiton, kecamatan Ajibata, Tobasa, Sabtu (28/9/2019).
Dalam kesempatan itu Ana menerangkan latarbelakang Danau Toba masuk menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan pembentukan BOPDT.
“Sekarang kami datang langsung kemari untuk menampung apa saja unek unek dalam hati bapak ibu sekalian. Semua dipuaskan saja disini untuk kami bawa ke pusat, jangan ada ditutupi. Apalagi orang batak katanya terkenal suka blak blakan, sama seperti saya, mama saya boru manurung dari Horsik,” serunya.
Satu persatu utusan Bius dari Raja Bius Naopat Sigapiton secara terang terangan mengungkap isi hati mereka.
Salahseorang warga, Manogu Manurung, menyebut minimnya sosialisasi dari pihak Pemkab Tobasa dan BOPDT sehingga terjadinya penolakan ini.
“Seperti kemarin itu, tanah kami langsung dikerjakan dengan membuka akses jalan, sementara kami sendiri tidak tahu ada pekerjaan itu karena tidak disosialisasikan sebelumnya, sehingga heboh hingga ke dunia maya, seolah kami menolak pembangunan, salah, kami malah mendukungnya,” jelas Manogu Manurung.
“Ibu Ana dan bu Sisca, kami titipkan harapan kami ini, dan semoga apa yang kami tuangkan dalam tulisan ini, dapat tetealisasi,” kata Manogu.
Terakhir, Manogu meminta agar BOPDT menghentikan pekerjaan proyek di lahan yang bersengketa itu.
“Kita tidak ingin kejadian seperti hari lalu terulang kembali,” tegasnya.
Reporter: Bernard Tampubolon
