MEDAN | Pemerintah pusat menambah dana transfer ke daerah (TKD) untuk pemulihan pascabencana di Sumatera Utara dari Rp4,3 triliun menjadi Rp6,3 triliun. Penambahan ini disambut positif oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya.
Surya mengikuti Sosialisasi Surat Edaran tentang Penyesuaian TKD Tahun Anggaran 2026 dalam APBD yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kamis (5/3/2026). Kegiatan tersebut diikuti pemerintah daerah dari tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Surya mengikuti pertemuan secara virtual dari kediamannya di Jalan Teuku Daud, Medan.
Menurut Surya, tambahan dana dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk penanganan dampak bencana di Sumatera Utara. Ia juga menekankan pentingnya regulasi agar dana tersebut dapat segera digunakan.
“Jika regulasinya sudah ada, dana itu bisa langsung digunakan tanpa menunggu proses Perubahan APBD,” ujar Surya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian yang juga Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto bersama DPR RI dalam rangka memperkuat fiskal daerah.
Selain itu, alokasi tambahan dana TKD yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi kabupaten/kota terdampak kini diperluas untuk seluruh daerah. Dengan demikian, dari sebelumnya hanya 18 daerah di Sumut, kini menjadi 33 kabupaten/kota yang dapat memanfaatkannya. Kebijakan serupa juga berlaku untuk dua provinsi lainnya.
Kebijakan tersebut ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 59 Tahun 2026, serta surat edaran dari Mendagri yang mengatur teknis penggunaan dana oleh pemerintah daerah.
“Saya berusaha untuk mempermudah rekan-rekan eksekutif kepala daerah,” katanya.
Senada dengan itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan bahwa saat ini masa tanggap darurat telah berakhir dan telah memasuki tahap Transisi Darurat ke Pemulihan. Pada tahap ini, bantuan pemerintah difokuskan untuk membantu para korban bencana agar dapat pulih dan bangkit kembali.
Khusus untuk data valid korban bencana, Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah masih mengalami kendala. Hal tersebut disebabkan banjir bandang susulan yang terjadi pada Januari dan Februari lalu.
“Sebab harus menunggu rekomendasi dari Badan Geologi. Apakah hunian yang akan dibangun masuk zona berbahaya atau tidak,” sebutnya.
Meski demikian, pemerintah menargetkan pemindahan warga yang masih berada di tenda pengungsian ke hunian sementara (Huntara) dapat selesai sebelum Hari Raya Idulfitri yang tinggal dua pekan lagi.
“Jadi masa transisi darurat ke pemulihan ini, Kepala daerah bisa mengajukan kebutuhan lain. Seperti sandang dan pangan, masih bisa kita dukung melalui dana siap pakai BNPB, tentu kondisinya harus darurat,” pungkasnya. (red)
