ACEH SELATAN | Proyek air bersih senilai Rp4,7 miliar di Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan, hingga kini belum berfungsi meski jaringan telah terpasang sejak 2024. Air bersih yang dijanjikan tak kunjung mengalir ke rumah warga.
Padahal ratusan sambungan rumah (SR) di tiga gampong sudah berdiri rapi. Meteran sudah terpasang, pipa menjalar hingga ke halaman warga.
Proyek pengembangan jaringan distribusi ini kini menjadi sorotan. Sejumlah temuan di lapangan mengindikasikan persoalan serius. Bukan sekadar keterlambatan operasional, tetapi dugaan masalah sejak tahap awal pengerjaan proyek.
Di beberapa titik, dudukan beton meter air terlihat retak hingga pecah. Pipa distribusi juga ditemukan tidak tertanam sesuai standar teknis. Bahkan ada yang dibiarkan terbuka tanpa perlindungan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terhadap mutu pekerjaan.
“Kami butuh airnya, bukan hanya meterannya. Kalau seperti ini, ini bukan pelayanan, ini hanya formalitas,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Indikasi Gagal Fungsi Sejak Awal
Secara teknis, proyek infrastruktur yang tidak dapat digunakan setelah selesai dibangun berpotensi masuk kategori kegagalan pekerjaan konstruksi. Indikasi itu menguat ketika kerusakan fisik muncul bahkan sebelum jaringan difungsikan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mewajibkan penyedia jasa menjamin mutu, ketahanan, dan kelaikan fungsi. Dalam konteks ini, kegagalan menghadirkan layanan dasar — air bersih — menjadi pertanyaan mendasar, apakah proyek ini memang dirancang untuk berfungsi, atau sekadar selesai di atas kertas?
Lebih jauh, penggunaan anggaran daerah tanpa manfaat nyata bagi masyarakat membuka ruang dugaan kerugian keuangan negara. Ini bukan semata soal teknis, tetapi juga menyentuh wilayah akuntabilitas publik.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Aceh Selatan Dharma Sabri kepada awak media, mengakui jaringan belum bisa difungsikan. Alasannya, instalasi pengolahan air yang dibangun sejak 2024 belum optimal karena kendala pasokan listrik. Pernyataan ini justru menimbulkan persoalan baru. Jika sumber air belum siap, mengapa jaringan distribusi tetap dibangun dan hampir diselesaikan?
Proyek yang mencakup Gampong Ujung Tanoh, Rambong, dan Bukit Gadeng itu menargetkan sekitar 700 sambungan rumah. Dikerjakan sejak 5 Agustus 2025 dan ditargetkan selesai 17 Maret 2026. Progres fisik diklaim mencapai 97 persen hingga akhir 2025. Pembayaran pun telah dicairkan sekitar 65 persen. Namun fakta di lapangan menunjukkan ironi. Infrastruktur nyaris selesai, tetapi fungsi dasar belum tersedia. Perencanaan yang tidak terintegrasi antara hulu dan hilir tampak menjadi titik lemah.
DPRK: Perbaiki, Jangan Biarkan
Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan Ali Basyah yang sehari-hari disapa Irhafa Manaf menyikapi temuan ini dengan nada menyejukkan. Ia tidak menampik adanya informasi tersebut, namun menekankan pentingnya perbaikan.
“Yang kurang diperbaiki, supaya masyarakat benar-benar bisa merasakan pelayanan air bersih,” ujarnya, Ahad (3/5/2026).
Pernyataan itu memberi sinyal bahwa DPRK tidak semata mencari kesalahan, tetapi mendorong solusi. Meski demikian, dorongan audit dan evaluasi menyeluruh tetap mengemuka di kalangan masyarakat.
Sorotan kini mengarah pada mekanisme pengawasan. Badan Pemeriksa terkait, termasuk aparat pengawas internal pemerintah, diharapkan turun melakukan audit menyeluruh.
Audit bukan sekadar formalitas administratif, tetapi harus mampu menjawab sejumlah pertanyaan kunci: Apakah pekerjaan telah sesuai spesifikasi kontrak? Apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan teknis Apakah pembayaran telah proporsional dengan kualitas pekerjaan?
Objektivitas menjadi kunci. Tanpa itu, audit berisiko menjadi pelengkap dokumen, bukan alat koreksi.
Hingga laporan dikirim ke redaksi, pihak CV Emasindo selaku pelaksana proyek belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan. (YN)
