MEDAN | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai memperketat pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2026.
Meski seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menuntaskan penginputan rencana pengadaan, realisasi paket pekerjaan hingga kini masih di kisaran 50 persen, sehingga percepatan eksekusi menjadi perhatian utama.
Melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pemprov Sumut terus mendorong seluruh OPD agar segera menuntaskan tahapan pengadaan yang telah direncanakan.
Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah penumpukan pekerjaan di akhir tahun, mengurangi risiko kegagalan proyek, serta manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sumut Yudha Prastya mengatakan, berdasarkan data per 1 April 2026, penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) telah mencapai 100 persen.
Dari total Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp5,7 triliun, nilai belanja pengadaan yang harus direalisasikan mencapai Rp5,3 triliun.
Namun hingga Juni 2026, realisasi pengadaan baru mencapai 1.478 paket dengan nilai sekitar Rp1,8 triliun atau 50,34 persen.
”Perencanaan sudah selesai seluruhnya. Tantangan berikutnya memastikan setiap OPD mengeksekusi paket yang telah direncanakan agar tidak mengalami keterlambatan,” kata Yudha pada temu pers di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Kamis (18/6/2026).
Hindari Penumpukan Proyek Akhir Tahun
Menurut data, persoalan utama pengadaan saat ini bukan lagi pada aspek perencanaan, melainkan kecepatan pelaksanaan di masing-masing perangkat daerah.
Pemprov Sumut mencatat masih terdapat sejumlah OPD dengan capaian realisasi di bawah 75 persen, bahkan sebagian lainnya masih berada di bawah 25 persen.
Kondisi ini menjadi perhatian karena keterlambatan pengadaan berpotensi berdampak langsung terhadap progres pembangunan fisik, penyerapan anggaran, hingga kualitas pelayanan publik.
Untuk pekerjaan konstruksi, sebanyak 79 paket tender telah selesai dengan nilai mencapai Rp1,184 triliun. Selain itu, terdapat 24 paket yang masih dalam proses tender dan 22 paket lainnya segera memasuki tahap penayangan.
Sementara pada sektor jasa konsultasi, sebanyak 53 paket dengan nilai Rp31,1 miliar telah selesai diseleksi. Sebanyak 50 paket masih berproses dan lima paket lainnya segera ditayangkan.
Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya menjadi OPD dengan jumlah paket konstruksi terbanyak yang telah menyelesaikan tender, yakni 53 paket. Disusul Dinas Sumber Daya Air sebanyak 15 paket, Dinas Pendidikan tujuh paket.
Kemudian, Dinas Ketenagakerjaan dua paket, serta masing-masing satu paket pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Beberapa proyek strategis yang telah memasuki tahap pelaksanaan bahkan sudah selesai dikerjakan, di antaranya peningkatan struktur Jalan Provinsi ruas Sipiongot–Batas Labuhanbatu, Sipiongot–Batas Tapanuli Selatan (Tolang), dan ruas Hutaimbaru–Sipiongot di Kabupaten Padang Lawas Utara.
Menurut Yudha, percepatan pengadaan tidak hanya berkaitan dengan target serapan anggaran, tetapi juga menjadi indikator efektivitas birokrasi dalam menerjemahkan program pembangunan menjadi hasil nyata di lapangan.
”Yang paling penting bukan sekadar paket ditenderkan, tetapi pekerjaan dapat selesai tepat waktu, berkualitas, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Dengan masih tersisanya ratusan paket pengadaan yang harus diproses hingga akhir tahun, Pemprov Sumut memastikan monitoring akan terus dilakukan secara berkala terhadap seluruh OPD.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga ritme pembangunan, meningkatkan kualitas belanja daerah, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan output dan manfaat yang terukur bagi masyarakat Sumatera Utara. (OM-09/Diskominfo Sumut)
Realisasi Baru 50 Persen, Pemprov Sumut Waspadai Keterlambatan Proyek
