MEDAN| Aksi Kamisan di Simpang Jalan Balaikota dan Raden Saleh menjadi perhatian masyarakat yang melintas di tengah massa aksi yang meminta pengendara agar menyalakan kelakson, Kamis (18/6/2026) sore.
Massa yang berjumlah puluhan, tergabung dalam AKBAR Sumut Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (AKBAR) Sumut yang terdiri dari gabungan berbagai elemen serikat buruh, mahasiswa, lembaga bantuan hukum (seperti LBH Medan dan KontraS Sumut).
Dalam aksinya massa Menyampaikan orasi atas buruknya kepemimpinan Rezim Prabowo Gibran. Tidak hanya itu Poster bertuliskan kecaman dan foto aktivis HAM Munir turut menjadi simbol perlawanan.
Koordinator Aksi Kamisan Acek menyampaikan dua tahun kepemimpinan Prabowo Gibran banyak pemborosan anggaran hingga kenaikan BBM yang memicu naik nya Harga kebutuhan pokok.
“Saat ini kepercayaan publik terhadap pemerintah kian dipertanyakan. Hampir 2 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, banyak sekali kebijakan dan program yang mengakibatkan anggaran negara jebol, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Selain itu, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax Ron 92 dari Rp 12,300 menjadi Rp 16,250, ditengah ekonomi masyarakat yang kian sulit. Kenaikan harga BBM dapat berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok, sehingga daya beli masyarakat semakin menurun. Keadaan ini dapat memicu krisis ekonomi kedepannya,” terang Acek.
Acek juga menyampaikan Kenaikan BBM yang secara tiba tiba hingga kelangkaan BBM bersubsidi.
“Kenaikan harga BBM Pertamax Ron 92 yang terlalu signifikan dan tiba-tiba, menyebabkan pengguna beralih ke BBM bersubsidi. Fakta di lapangan, pasokan BBM bersubsidi mengalami kelangkaan, SPBU antrian mengular dan sering kali kehabisan pasokan,” jelasnya
“Selain itu, banyak sekali peristiwa dan permasalahan di dalam negeri yang sampai saat ini tidak dapat diselesaikan. Diantaranya adalah:Rupiah Melemah Blackout Sumatera (Sampai saat ini, masyarakat belum mendapatkan kompensasi atas kerugian materiil akibat peristiwa tersebut) Bencana Sumatera (Respons dan proses pemulihan pascabencana yang sangat lambat) Konflik Agraria Yang Tak Kunjung Selesai (Tahun 2025, tercatat lebih dari 450 kasus konflik agraria di Sumatera Utara yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan) Revisi UU Polri (Jabatan sipil dapat diisi oleh Polisi Aktif) TNI Menduduki Jabatan Sipil
dan Lainnya,” pungkasnya.
Para pengunjuk rasa menyoroti maraknya ancaman terhadap para pengkritik pemerintah
Di tengah situasi dan kondisi seperti ini, pemerintah kerap merespons kritikan masyarakat sebagai ancaman. Ketika negara tak dapat lagi mendengar aspirasi rakyat, maka dipertanyakan kembali kemana arah bangsa akan dibawa. (OM/011)
