Medan  

Bupati Madina Janji Tuntaskan Izin Tambang Rakyat 40 Ha Tahun Ini, Disorot Mahasiswa

MADINA | Pemkab Mandailing Natal (Madina) membuka ruang dialog seluas-luasnya. Bupati H. Saipullah Nasution dan wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution, mengundang organisasi mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan (OKP) untuk berdiskusi ilmiah dan mengkritisi arah pembangunan daerah.

Ajakan itu disampaikan Bupati saat membuka diskusi di Aula Kantor Bupati Madina. Ia berterima kasih kepada OPD yang menginisiasi pertemuan sebagai jembatan komunikasi pemerintah dengan kaum intelektual muda.

“Terima kasih kepada OPD sebagai inisiator pertemuan ini. Masukan dari adik-adik mahasiswa dan OKP sangat kami butuhkan untuk membangun Madina yang lebih baik,” ujar Bupati, Rabu (25/06/2026).

Dalam diskusi tersebut, Bupati Saipullah memaparkan capaian 100 hari kerja Pemkab Madina, Antara lain pemindahan RSUD Panyabungan ke lokasi baru, pembentukan Koperasi Merah Putih di desa-desa, dan relokasi Pasar Pagi ke area eks bioskop Panyabungan.

Terkait pasar eks bioskop yang kini masih kosong, Bupati secara terbuka meminta saran mahasiswa dan pemuda. Ia tidak ingin aset pemerintah mangkrak tanpa fungsi.

“Pasar eks bioskop saat ini masih kosong. Saya minta organisasi mahasiswa dan kepemudaan memberikan saran dan masukan. Fungsinya mau diisi apa agar bermanfaat untuk ekonomi masyarakat,” katanya.

Bupati juga membeberkan sejumlah usulan pembangunan Madina yang sudah diajukan ke pemerintah pusat dan provinsi. Fokusnya pada infrastruktur dan penguatan ekonomi kerakyatan, antara lain:

  1. Kesehatan: Peningkatan sarana-prasarana RSUD Panyabungan ke Kementerian Kesehatan.
  2. Energi: Pembangunan gardu induk Natal ke PLN Pusat.
  3. Infrastruktur: Perbaikan pasca bencana + pembangunan ruas jalan Jembatan Merah-Batang Natal-Linga Bayu.
  4. Pertanian: Pengembangan kelapa dalam, kakao, pembangunan irigasi, dan pengalihan kebun karet ke sawit.

Soal Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Bupati menegaskan komitmen menuntaskannya tahun ini. Saat ini proses masih tahap pembentukan koperasi.

“Di Desa Sale Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis ada 3 koperasi yang proses IPR dengan luas 30 hektare. Kemudian di Desa Tambang Kaluang, Kecamatan Batang Natal 1 koperasi seluas 10 hektare. Insyaallah tahun ini IPR di dua kecamatan itu harus tuntas,” janji Saipullah.

Diskusi berlangsung cair dan kritis. Mahasiswa dan OKP menyoroti sejumlah isu strategis: harga gabah petani di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), pemanfaatan eks pasar bioskop, suplai program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan jalan Jembatan Merah-Batang Natal-Linga Bayu, pengalihan kebun karet ke sawit, percepatan IPR, dan pemanfaatan eks gedung RSUD lama.

Seluruh masukan ditampung Bupati. Ia mengapresiasi kritik dan saran mahasiswa, yang akan menjadi bahan evaluasi program ke depan.

Organisasi yang hadir dalam diskusi ilmiah antara lain Pemuda Muhammadiyah, Patayat NU, IPK, PMII, HMI, GMNI, KBPP Polri, Dema STAIN Madina, GP.Ansor. (OD-29)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *