MADINA | Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution SH MH memaparkan secara terbuka kondisi terkini Kabupaten Mandailing Natal, mulai dari tantangan keuangan daerah, dampak pascabencana, pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pertambangan rakyat, hingga ancaman penyalahgunaan narkoba.
Hal tersebut diungkapkan bupati saat menerima audiensi jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Madina di ruang kerjanya, Selasa (7/7/2026).
Audiensi tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan mencerdaskan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Saipullah menegaskan bahwa pers memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan berbagai program pembangunan kepada masyarakat.
Tanpa pers, program-program pemerintah yang baik tidak akan diketahui masyarakat secara luas. Karena itu, kami membuka ruang kolaborasi yang lebih kuat dengan insan pers, ujar Bupati.
Pada kesempatan itu, Bupati juga membeberkan berbagai persoalan yang sedang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Menurutnya, hingga saat ini Madina masih belum menerima bantuan dari Pemerintah Pusat pascabencana yang melanda sejumlah wilayah.
Di sisi lain, kondisi fiskal daerah juga masih mengalami tekanan akibat belum normalnya Transfer ke Daerah (TKD), sementara beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu.
Kondisi keuangan daerah saat ini memang tidak sedang baik-baik saja, sementara kebutuhan pembangunan pascabencana sangat besar. Kami terus berupaya melakukan komunikasi dengan sejumlah kementerian di Jakarta agar pembangunan di Madina tetap berjalan, jelasnya.
Masih Terkendala Lahan
Bupati juga menjelaskan bahwa program pembangunan Sekolah Rakyat masih menghadapi kendala utama berupa ketersediaan lahan. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Madina terus berupaya mencari solusi terbaik agar program pendidikan tersebut dapat direalisasikan.
Menurutnya, pembangunan sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.
Jalan Nasional
Persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian serius Bupati, khususnya kondisi Jalan Lintas Sumatera ruas Jembatan Merah–Batang Natal–Simpang Gambir yang hingga kini belum mendapatkan perbaikan, padahal merupakan akses utama mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi.
Kami sudah beberapa kali menyampaikan surat kepada Gubernur Sumatera Utara agar ruas jalan tersebut segera diperbaiki. Namun hingga kini belum ada kepastian, sementara masyarakat tetap menyampaikan keluhan kepada pemerintah daerah, katanya.
WPR dan IPR Terus Didorong.
Di sektor ekonomi, Bupati mengungkapkan perkembangan positif terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Saat ini terdapat empat lokasi yang sedang berproses menuju penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), masing-masing tiga titik di Kecamatan Muara Batang Gadis dan satu titik di Kecamatan Batang Natal.
Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat pihak yang siap membantu proses penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) beserta perizinan lainnya sebagai bagian dari upaya mewujudkan aktivitas pertambangan rakyat yang legal, tertib, dan ramah lingkungan.
Narkoba Jadi Ancaman
Dalam audiensi tersebut, Bupati turut menyoroti meningkatnya ancaman penyalahgunaan narkoba yang mulai menyasar kalangan remaja bahkan anak-anak.
Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama keluarga sebagai benteng pertama pembinaan karakter anak.
Memerangi narkoba harus dimulai dari rumah. Orang tua memiliki peran utama dalam mengawasi dan membimbing anak-anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, tegasnya.
Sebagai bagian dari optimalisasi aset daerah, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berencana memanfaatkan kembali bangunan lama RSUD Panyabungan.
Sebagian bangunan akan difungsikan sebagai pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, sebagian menjadi kantor BUMD Madina, dan sebagian lainnya akan disewakan apabila memungkinkan.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas aset daerah sekaligus mendukung penyelesaian berbagai persoalan sosial di Kabupaten Mandailing Natal.
Sementara itu, Ketua PWI Madina Zamharir Rangkuti, didampingi Sekretaris Edi Junaedi, Bendahara Putra Saima, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Pembelaan Wartawan Afnan Lubis, SH, Wakil Ketua Bidang Suaib, serta Wakil Ketua Bidang Sulaeman Nasution, menyampaikan komitmen PWI Madina untuk terus menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
PWI Madina menegaskan akan terus menyajikan informasi yang profesional, akurat, berimbang, serta memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pemberitaan yang berkualitas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Dalam kesempatan itu, PWI Madina juga mengusulkan program pengenalan jurnalistik dan literasi media bagi pelajar serta mahasiswa guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi, menangkal hoaks, serta membangun budaya informasi yang sehat di era digital.
Reporter : OD 34
