‎Bobby Nasution Harap Alokasi TKD Sumut 2027 Tak Berkurang, Kab/Kota Minim Serapan Anggaran


‎MEDAN | Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution berharap alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2027 tidak mengalami penurunan dan tetap setara dengan nominal yang telah dikembalikan Pemerintah Pusat.

‎Bobby mengatakan dampak bencana pada 2025 masih dirasakan langsung masyarakat, terutama roda perekonomian di daerah terdampak parah.

‎“ Harapan kami bisa TKD tahun 2027 sama dengan di 2026 ketika TKD nya dikembalikan,” kata Bobby saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana TKD Tambahan di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Selasa (14/7/2026).

‎Bobby menjelaskan, pemerintah pusat telah mengembalikan alokasi TKD sekitar Rp6 triliun. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi Sumut menerima sekitar Rp1,1 triliun untuk mendukung program rehabilitasi daerah terdampak bencana.

‎“Kami berkomitmen sama TKD yang diberikan, kami juga siap dimonitoring pelaksanaannya sampai dengan hari ini dan kedepannya,” ujarnya.

‎Bobby juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten/Kota agar dana tambahan anggaran benar-benar untuk program yang langsung menyentuh masyarakat, baik melalui pembangunan fisik maupun program nonfisik.

‎Selain itu, ia mengajak seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat rehabilitasi daerah terdampak bencana.

‎Menurutnya, Pemprov Sumut siap bersinergi agar percepatan pembangunan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

‎Di sisi lain kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kartosius Sinaga, menyesalkan rendahnya realisasi dana TKD 2026 di Sumut masih sekitar 2,7 persen

‎Satgas menyebut monitoring akan terus dilakukan setiap minggu agar keluhan kabupaten/kota mendapat solusi cepat dan terukur penggunaan anggaran.

‎”Alokasi dana ini menyangkut kemaslahatan masyarakat. Kegiatan infrastruktur harus cepat selesai, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat. Jangan ditunggu sampai akhir tahun, ” tegasnya.

‎Minimnya serapan anggaran akibat adanya perbedaan pemahaman daerah dan regulasi. “Perlu dihadapi dengan monitoring dan asistensi ini untuk penyamaan persepsi. Karena daerah juga tidak mau salah dalam menggunakan anggaran,” jelasnya.

‎Sementara, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan pemerintah telah menambah alokasi TKD sebesar Rp10,68 triliun bagi tiga provinsi terdampak bencana.

‎Rinciannya, Sumut sebesar Rp6,35 triliun, Aceh Rp1,65 triliun, dan Sumatera Barat Rp2,63 triliun.

‎Fatoni mengapresiasi komitmen para kepala daerah yang telah melakukan penyesuaian APBD 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) guna mengalokasikan tambahan dana TKD dan segera direalisasikan sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

‎Turut hadir pada kegiatan tersebut Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kartosius Sinaga, Wakil Gubernur Sumut Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta para bupati dan wali kota se-Sumut. (OM-09)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *