Anggaran Dokumentasi Covid 19 Sumut Rp4,6 M, Kejaksaan Diminta Panggil Plt Diskominfo Irman

MEDAN – Ketua Forum Masyarakat Sumatera Utara (Forsu) Ahmad Faisal Nasution meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut mengusut anggaran media centre tugas percepatan penanganan (GTPP) Covid 19.

Faisal menilai, besarnya anggaran untuk media centre GTPP Covid 19 Sumut rentan disalahgunakan oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Apalagi terlihat, usulan anggaran untul tahap ke II mencapai Rp5,1 miliar. Didalamnya termasuk anggaran koordinator, pengadaan jaringan, website, dokumentasi dan sosialisasi.

“Selaku masyarakat, saya berharap Kejati Sumut memeriksa anggaran media centre GTPP Covid 19Rp5,1 miliar. Saya menilai anggaran tahap II ini banyak yang janggal,” kata Forsu Faisal Nasution, Kamis (19/8/2020).

Tak hanya itu, anggaran pengelolaan jaringan, website, media sosial (medsos) covid 19 dan video comference juga dipertanyakan. Dalam usulan gugus tugas anggaran diperlukan sebesar Rp517 juta.

Kemudian, sosialisasi covid 19 dan dokumentasi juga diusulkan anggaran Rp4,6 miliar. “Coba analisa, anggaran sosialisasi dan dokumentasi Rp4,6 miliar apakah logika. Pertanyaan sosialisasi dan dokumentasi yang dimaksud seperti apa,” kata Faisal.

Jika dicermati usulan anggarannya, anggaran tersebut rentan disalahgunakan. Termasuk tenaga honorer untuk publikasi dan dokumentasi.

“Semua orang tahu, di Dinas Kominfo banyak orang-orang yang ahli dan kompeten di bidang informasi. Sebagaimana diketahui, mereka itu sudah dibayar oleh negara. Pertanyaan untuk apa lagi honor mereka diberikan mahal,” katanya.

Kemudian, persoalan pembelian peralatan. Faisal menilai, anggaran tersebut rentan di mark up. “Coba lihat anggaran yang tertera pada draf anggaran. Apakah itu sesuai dengan harga pasaran,” ucapnya.

Oleh karenanya, Faisal meminta agar Kejaksaan segera memeriksa anggaran gugus tugas covid 19 Sumut. “Saya kira kejaksaan harus memberikan perhatian khusus soal anggaran media centre GTPP covid 19 Sumut.

“Saya kira persoalan ini harus menjadi perhatian kejaksaan. Semua pejabat yang ikut menyetujui dan mengusulkan anggaran media centre ini harus diperiksa,” katanya.

Tak hanya kejaksaan, Faisal juga meminta DPRD Sumut juga memberikan perhatian soal lonjakan anggaran media centre GTPP covid 19. Faisal juga meminta DPRD Sumut memanggil Plt Kepala Diskominfo Irman Oemar.

“Sebagai masyarakat, kami meminta dewan memanggil Irman Oemar untuk menjelaskan kepada dewan soal lonjakan anggan media centre covid 19 Sumut,” tugasnya.

Reporter : Jams Berutu