Satgas 53 Kejagung RI
Tentunya, sambung politikus berdarah Batak itu sangat menyesalkan bila masih berkembang biak sebutan seperti orang bijak di Medan “datang tampak muka, pulang tampak punggung”. Sangat ironis, slogan kawasan zona integritas menuju WBK dan WBBM hanya sebatas pajangan atau ‘pemanis’?.
“Jadi Apin BK tidak boleh diberi hak istimewa, harus sama semua di depan hukum. Justeru kejadian ini mengundang kecurigaan publik dan tentunya Satgas 53 Kejaksaan Agung harus turun ke Kota Medan” ungkap Hinca.
Untuk itu, lanjut Hinca mendesak Kejaksaan Agung maupun Kejati Sumut memberikan ruang penjelasan, apa sebenarnya yang terjadi. Apakah ada intervensi? Apalagi undang – undang terbaru saat ini agar Kejaksaan lebih berwibawa dan dihormati.
“Kejari Medan harus menjelaskan duduk persoalan ini secara terbuka lantaran kasus judi Apin BK cukup menghebohkan jagat raya dan bahkan tingkat Presiden Joko Widodo dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo secara tegas menginstruksikan perang terhadap segala jenis perjudian tanpa pandang buluh”terang Hinca Panjaitan
Putra ke-2 pasangan Sangil Songsongan Pandjaitan XII dan Nurianna Orem Siagian mengajak Kajati Sumut Idianto SH MH dan Kajari Medan Wahyu tidak boleh main-main menangani kasus Apin BK alias Jonni. Sebab, mata publik tertuju tajam dalam kasus ini. Mari kita awasi bersama”tegur Hinca Panjaitan.
Sebagai mitra Komisi III DPR RI dan juga ahli accredited cyber crime studies(ACCS) mengingatkan jaksa peneliti berkas perkara limpahan penyidik Ditreskrimsus Polda ke Kejati Sumut lebih profesional, dimana barang bukti yang disita maupun aset lain betul-betul diuji wujudnya.
“Kita awasi bersama; harus dibedakan secara tegas, mana berkas fakta fakta pidana judi dan mana hasil tindak pidana pencucian uang(TPPU). Memang khusus TPPU memerlukan penanganan secara khusus penyidik polda, tetapi jaksa peneliti berkas jangan masuk ‘angin’”sindir Hinca.
Kemudian, mantan Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta itu mengajak semua elemen, termasuk media, aktivis dan publik mengkawal kasus Apin BK secara serius sehingga rasa keadilan publik benar-benar terpenuhi.
“Apalagi kasus ini sudah relatif lama dan jangan sampai kepercayaan publik terhadap Korps Adhyaksa menurun hanya karena kurang profesional menangani kasus ini. Kita pun juga mengapresiasi Polda Sumut yang tetap konsisten membongkar perkara judi ini dan saya harap berkas TPPU juga segera dilimpahkan” imbuhnya.
