“Oleh karenanya, dugaan Tim Penelusuran bahwa Muryanto Amin melakukan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta tidak dapat dijustifikasi. Apalagi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta status deliknya adalah delik aduan dan Dr. Muryanto Amin tetap memegang hak ciptanya sebagai hak eksklusif,” ungkap salah seorang pakar hukum di Sumut ini.
Kemudian, Bismar juga menyoroti banyak terjadi cacat prosedural sesuai dengan perintah Pasal 11 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, Pimpinan Perguruan Tinggi.
