MEDAN | Ketua Bobylovers Sumut Andy Syahputra menyoroti lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang perayaan Idul Adha.
Salah satu yang paling disorot adalah komoditas minyak goreng subsidi, MinyaKita, yang kini harganya menembus angka Rp22.000 per liter di sejumlah pasar tradisional. Angka ini jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
Ia menyatakan sikap optimistisnya terhadap kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara dalam meredam gejolak harga bahan pangan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution melalui dinas terkait memiliki formula dan strategi untuk mengembalikan stabilitas pasokan serta harga di pasar.
“Kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan seperti Idul Adha memang kerap dipicu oleh lonjakan permintaan. Namun, kami di Bobylovers Sumut menaruh optimisme dan kepercayaan penuh bahwa Pemprov Sumut mampu bergerak cepat mengatasi persoalan ini,” ujar Andy di Medan, Senin (18/5/2026).
Selain faktor momentum hari besar, Andy membeberkan bahwa kelangkaan dan lonjakan harga dipicu oleh lemahnya transparansi data terkait distribusi MinyaKita oleh pihak produsen. Ia menilai masalah utama bukan semata kendala operasional, melainkan adanya ketidakjelasan alokasi kewajiban pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO).
Berdasarkan regulasi Kementerian Perdagangan, produsen wajib memproduksi MinyaKita sebagai kompensasi atas hak ekspor minyak sawit. Dari total kewajiban DMO tersebut, sebesar 35% dialokasikan melalui Bulog dan ID FOOD, sementara 65% sisanya didistribusikan melalui jalur distributor swasta (D1).
“Pertanyaannya, yang 65 persen itu ke mana? Kita tidak pernah tahu secara pasti karena tidak pernah ada transparansi data. Harusnya produsen punya iktikad baik. Misalnya mereka ekspor 1.000 ton, DMO-nya 100 ton, maka 35 ton ke Bulog dan ID FOOD. Lalu 65 ton sisanya lari ke mana? Ini yang menjadikan minyak (MinyaKita) langka,” kata Andy memaparkan.
Lebih lanjut, Andy mengungkapkan adanya indikasi bahwa produsen lebih memilih mendistribusikan kewajiban DMO mereka ke luar wilayah Sumatera Utara, seperti Aceh, Riau, bahkan hingga ke Pulau Jawa.
Persoalan ini kian memanas seiring munculnya dugaan penyimpangan distribusi oleh salah satu pihak swasta. Berdasarkan informasi yang dihimpun, PT LJIM diketahui memiliki kuota sebanyak 37.000 dus MinyaKita yang dialokasikan ke Surabaya dengan memanfaatkan lima perusahaan sebagai mitra.
Andy mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas aktivitas tersebut, guna memastikan apakah pengiriman keluar daerah ini menjadi pemicu utama kelangkaan MinyaKita di wilayah Sumatera Utara.
Di sisi lain, keresahan masyarakat ini juga mulai memicu gelombang protes. Sejumlah aksi unjuk rasa mahasiswa dilaporkan terjadi di depan Kantor PT Industri Nabati Lestari (INL). Dalam aksinya, para mahasiswa menyuarakan protes keras terhadap kelangkaan MinyaKita yang mencekik masyarakat kecil.
Untuk memastikan harga kembali normal, Andy mendorong Pemprov Sumut melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Sumut untuk segera turun ke lapangan secara masif.
Ia menekankan tiga langkah strategis yang perlu segera diakselerasi:
Pertama, Menggelar pasar murah secara berkala di titik-titik padat penduduk guna memotong rantai distribusi yang terlalu panjang.
Kedua, Memperketat pengawasan dari tingkat produsen hingga distributor untuk mengantisipasi adanya tindakan spekulasi atau penimbunan barang.
Ketiga, Memastikan ketersediaan stok cadangan minyak goreng subsidi aman dan terdistribusi secara merata menjelang Hari Raya Idul Adha.
Andy mendesak Satgas Pangan Polda Sumut untuk tidak segan-segan menindak tegas para pelaku usaha atau oknum swasta yang bermain di jalur distribusi, termasuk pada porsi swasta 65% tersebut.
“Satgas Pangan harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan. Jika ditemukan adanya pelanggaran atau praktik penimbunan, harus ditindak tanpa pandang bulu. Pengawasan kita masih lemah, sehingga membuka celah penyimpangan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Andy kembali mengingatkan bahwa stabilitas harga MinyaKita sangat krusial karena produk ini merupakan tumpuan utama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah serta para pelaku UMKM.
“MinyaKita ini adalah kebutuhan mendasar rakyat. Kita tidak ingin momentum kebahagiaan menyambut Idul Adha terganggu oleh beban dapur yang melonjak. Negara harus hadir menjamin ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok. Dengan sinergi yang kuat, kami yakin fluktuasi harga ini bisa segera diatasi,” pungkasnya. (Rel/OM-03)
