MEDAN | Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Sumatera Utara menggelar pemaparan Catatan Sepanjang Tahun (Catahu) 2024 krisis ekologis di Sumut. Paparan tersebut meliputi berbagai kasus krisis ekologis, mulai dari kebakaran hutan hingga kebencanaan di Sumut. Agenda ini digelar di Coja Coffee, Medan (17/12/2024).
Pembukaan Acara oleh perwakilan Dewan Daerah WALHI Sumut, Mimi Surbakti.
“Dalam momen ini kita dapat mengikat, mengeratkan, isu-isu lingkungan yang saat ini sedang krisis,” ungkap Mimi.
Selanjutnya, Direktur Eksekusi Daerah WALHI Sumut Rianda Purba memaparkan sejumlah isu yang dicatat dalam Catahu.
Ada 8 isu dalam paparan Catahu 2024. Isu ini meliputi: kerusakan hutan, kebakaran hutan, tambang, pencemaran, konflik tenurial, kriminalisasi, kebencanaan, dan Wilayah Kelola Rakyat (WKR).
“Paparan Catahu ini berdasarkan kerja-kerja kamj di lapangan dan juga data sekunder yang kami himpun dari pemberitaan media,” ucap Rianda.
Keseluruhan isu tersebut, dicatatkan WALHI Sumut dalam catatan: RIBAK! (Risalah Bumi Para Ketua).
“Ketua identik dengan para mafia di Sumut, yang memiliki kuasa dominan dalam masyarakat. Kami ingin memberi tahu jika peran dan tanggung jawab mereka begitu besar dalam krisis ekologis di Sumut,” kata Rianda.
Krisis ekologis di Sumut, diungkap Rianda, kini sudah dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Misalkan dalam konteks bencana alama, masyarakat sudah merasakannya. Pada pilkada kemarin, partisipan pemilih minim, utamanya di Kota Medan akibat banjir,” ungkap Rianda.
Rianda juga menyoroti masifnya kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup.
“Kami mencatat ada 19 kasus kriminalisasi di Sumut. Seperti Sorbatua Siallagan di Simalungun, dan Ilham Mahmudi di Langkat,” ujar Rianda.
Dalam rangka advokasi lingkungan hidup, kata Rianda, WALHI Sumut akan menyusun beberapa langkah strategis untuk tahun depan (2025).
“Ada beberapa isu strategis yang akan kami kawal ke depan. Misalnya kasus kebocoran gas H2S di salah satu geotermal, di Mandailing Natal, saat ini sedang kami riset dan investigasi lebih lanjut untuk langkah advokasi ke depannya,” pungkas Rianda.
Reporter : Iwan GB
