LANGKAT – Ulah sejumlah Anggota DPRD Langkat yang melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke luar kota jadi buah bibir.
Sikap sebagian anggota dewan itu yang memaksakan berangkat ke beberapa kabupaten/kota tujuan Kunker di tengah wabah Virus Corona atau Covid-19 jadi pertanyaan. Apakah mereka tak sayang pada dirinya.
Informasi didapat Kunker DPRD Kabupaten Langkat tersebut dijadwalkan ke Kabupaten Batubara dan Kota Tanjungbalai. Masih di dalam Sumut memang.
Kabarnya Kunker itu sudah berlangsung sejak kemarin, Kamis (26/3/2020).
Masih beradasarkan kabar, dari 50 Anggota DPRD Langkat, 10 diantaranya dari Fraksi Golkar urung berangkat.
Kunker ke Batubara dan Tanjungbalai itu diketahui pula merupakan keputusan badan musyawarah (Bamus) DPRD Langkat yang dipimpin Ralin Sinulingga, Antoni Ginting dan Donny Setha. Ada setidaknya 25 orang yang ikut dalam rapat Bamus tersebut.
Hal itupun kini menjadi buah bibir. Kritik pedas mencuat di media sosial
Kekecewaan itu datang dari mantan Ketua DPC PDIP Kabupaten Langkat periode 2010-2015 Syafril, SH.
Ia mempertanyakan apa pentingnya Kunker itu dilaksanakan oleh setidaknya 40 Anggota DPRD Langkat itu.
“Saya kecewa sama Anggota DPRD Langkat itu. Apa yang mau mereka cari, gaji ada atau apa mereka kekurangan duit?. Pemerintah kan sudah mengimbau agar tidak dulu melakukan kegiatan di tengah wabah Corona ini,” kata Syafril ketika dihubungi orbitdigitaldaily.com, Jumat (27/3/2020).
Menurutnya, bila alasan Kunker karena ada keputusan Bamus itu terlalu mengada-ada.
“Keputusan Bamus itu kan bukan keputusan hukum yang harus segera dilaksanakan. Sifatnya masih bisa ditunda. Kenapa terlalu dipaksakan mereka Kunker hari ini,” tanyanya.
“Jangan sementang-mentang mereka anggota dewan, bisa senak-enaknya. Harusnya mereka itu jadi panutan. Pemerintah mengimbau agar masyarakat diam di rumah, eh malah anggota dewannya enak jalan-jalan dengan dalih Kunker,” tambahnya lagi.
Periksa 40 Anggota DPRD Langkat yang Kunker
Kunker yang setidaknya dilakukan 40 Anggota DPRD Langkat kata Syafril telah menyakiti hati rakyat. Pastinya, ada dana ratusan juta yang terbuang sia-sia.
“Begini, kalaupun mereka Kunker apa ada warga yang mau datang. Sementara imbauan pemerintah ada, Maklumat Kapolri juga ada untuk menghindari tempat-tempat keramaian. Kan sayang uangnya, harusnya bisa digunakan untuk upaya-upaya melawan penyebaran virus Covid-19,” kata Syafril kesal.
Menurutnya polisi perlu memeriksa 40 Anggota DPRD Langkat yang berangkat Kunker.
“Perlu itu mereka diperiksa polisi selain dibubarkan dan dipulangkan. Kenapa, karena sudah ada Maklumat Kapolri. Kaitannya juga dengan uang yang mereka gunakan untuk Kunker,” tambahnya.
“Saya kan pernah jadi Anggota dewan juga periode 1999-2014, jadi saya tahu berapa uang yang dikeluarkan kalau Kunker. Bayangkan 40 (Anggota DPRD Langkat) berangkat Kunker minimal empat hari. Satu orangnya kurang lebih 1 juta saja, kalikan 40 kalikan empat hari, sudah 160 juta. Makanya perlu itu diperiksa. Apa hasil nya rupanya dari Kunker itu?” pungkasnya.
Terakhir ia mengimbau agar seluruh warga Kabupaten Langkat mempertanyakan apa alasan keberangkatan sejumlah Anggota DPRD Langkat tersebut.
“Jadi jangan mereka sewenang-wenang. Warga disuruh diam di rumah, anggota dewannya malah jalan-jalan. Egois mereka itu,” pungkas Syafril. (Diva Suwanda)