FMK Sesalkan Keterlambatan Sengketa KIP Soal Dinas PUPR Pakpak Bharat

Koordinator Pelaksana Perkumpulan Forum Masyarakat Kritis (FMK), Parlindungan Tinambunan. (Foto/Ist).

Namun sampai saat ini belum ada undangan persidangan atas permohonan tersebut.

Masih menurut Parlindungan, ketika pihaknya menanyakan perihal keterlambatan ini kepada pihak KIP Sumatera Utara baik langsung maupun melalui hubungan telepon didapat jawaban bahwa Komisioner KIP Sumatera Utara sudah kadaluarsa masa kerjanya per April 2021.

Atas kondisi ini sudah diajukan perpanjangan masa tugas komisioner KIP Sumut kepada Gubernur namun sampai saat ini belum di SK kan

” Kita tidak mengerti apa yang menjadi kendala Gubernur Sumatera Utara tidak mengeluarkan SK perpanjangan ini,” ujar Parlindungan.