PARAPAT | Gubernur Sumatera Utara, Mohammad Bobby Afif Nasution, meminta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara mengubah pendekatan membina usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah tantangan ekonomi global.
Mendorong UMKM berbasis studi kelayakan untuk memastikan intervensi pemerintah lebih tepat sasaran. Bukan sekadar memperbanyak jumlah pelaku usaha, tetapi UMKM yang sehat, dan menjadi mesin pertumbuhan baru bagi perekonomian Sumatera Utara.
Pasalnya, pembinaan UMKM selama ini cenderung bersifat umum dan administratif dinilai tidak lagi cukup membawa pelaku usaha naik kelas di tengah persaingan pasar global.
Bobby mendorong pemerintah daerah mulai menerapkan feasibility study atau studi kelayakan terhadap UMKM agar pengembangannya lebih terarah, berbasis data, serta memiliki nilai jual di mata investor.
Menurut Bobby, banyak UMKM dibina tanpa pemetaan kelayakan usaha, potensi pasar, kemampuan produksi, hingga prospek keuntungan. Akibatnya, program bantuan sering kali berhenti pada pelatihan atau pemberian fasilitas tanpa menghasilkan lompatan usaha signifikan.
”Jika ingin menawarkan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, bawalah data UMKM yang sudah memiliki studi kelayakan. Kelayakan usaha harus dianalisis secara terstruktur agar bisa naik kelas dan memiliki daya saing,” tegas Bobby saat membuka Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara (PIISU) ke-12 Tahun 2026 di Open Stage Parapat, Kabupaten Simalungun, Kamis (11/6/2026).
Studi kelayakan, lanjutnya, dapat menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk menilai secara objektif sektor-sektor usaha yang potensial dikembangkan. Dokumen itu juga dapat memperkuat kepercayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan, sekaligus menjadi referensi bagi investor yang ingin menanamkan modal.
Dengan kata lain, UMKM tidak lagi diposisikan sekadar sebagai objek program bantuan sosial, melainkan sebagai entitas bisnis yang layak tumbuh, bermitra, dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
Bobby menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong peningkatan daya saing UMKM melalui percepatan digitalisasi, perluasan akses pembiayaan, kemudahan perizinan berusaha, hingga fasilitasi sertifikasi halal.
Di sisi lain, pelaku UMKM juga dituntut meningkatkan kualitas produk, kapasitas produksi, serta konsistensi standar usaha agar mampu memasuki rantai pasok industri yang lebih besar.
”Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Inovasi harus terus didorong, sementara investasi perlu difasilitasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Bagi Pemprov Sumut, PIISU bukan sekadar agenda pameran tahunan. Forum ini diproyeksikan menjadi ruang temu antara inovasi daerah dan kebutuhan pasar, mempertemukan pelaku usaha dengan investor, sekaligus membuka peluang kemitraan yang konkret.
Bobby berharap seluruh rangkaian kegiatan PIISU 2026, mulai dari pameran inovasi daerah, promosi peluang investasi, forum bisnis, temu investor, business matching, hingga pertunjukan seni budaya, mampu menghasilkan dampak ekonomi yang nyata.
”Melalui PIISU 2026, kita berharap lahir peluang investasi baru, semakin kuatnya UMKM, terciptanya lapangan kerja, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara,” katanya.
Jejaring Bisnis
Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut, Nubaity Harahap, mengatakan PIISU 2026 mengusung tema “Inovasi dan Kolaborasi Menuju UMKM Sumut Berkah”.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan inovasi daerah, peluang investasi, produk unggulan UMKM, serta potensi pariwisata Sumatera Utara kepada investor dan masyarakat luas.
Pembukaan PIISU 2026 juga ditandai penandatanganan kerja sama kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM. Hotel Niagara Parapat menjalin kerja sama dengan Cleopatra Entertainment di bidang seni pertunjukan. Atsari Hotel menggandeng Bunga Low dan Makmur Jaya sebagai penyedia produk kudapan hotel.
Kemudian, PT Aqua PAM bermitra dengan Koperasi Nelayan Jaya dalam pemanfaatan limbah dan hasil olahan ikan nila sebagai upaya pemberdayaan ekonomi nelayan berbasis koperasi.
Rangkaian kemitraan menjadi gambaran penguatan UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan ekosistem yang mempertemukan pelaku usaha kecil dengan pasar, teknologi, pembiayaan, dan jejaring bisnis yang lebih luas. (OM-09/Diskominfo Sumut)
UMKM Naik Kelas, Bobby Nasution Minta Kepala Daerah Tinggalkan Pola Seremonial
