MEDAN | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pemulihan pascabanjir di wilayah terdampak.
Kolaborasi tersebut difokuskan pada rehabilitasi sektor kelautan dan perikanan guna menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap bersama Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sepakat upaya percepatan rehabilitasi dan pemulihan sektor kelautan di wilayah terdampak bencana.
Pertemuan di ruang kerja Sekda, Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, juga membahas penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumut, agar program pemulihan berjalan lebih efektif.
Sulaiman Harahap mengapresiasi perhatian dan dukungan KKP terhadap upaya pemulihan di Sumut. Menurutnya, bantuan tersebut mampu mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.
”Sinergi ini diharapkan dapat menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat,” ujar Sulaiman, Kamis (23/7/2026).
Selain itu, Sulaiman juga menyoroti besarnya potensi sektor kelautan dan perikanan di Kepulauan Nias. Dimana, kawasan tersebut memiliki sumber daya kelautan yang sangat menjanjikan, maka perlu peningkatan sarana prasarana penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.
”Kepulauan Nias memiliki potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa. Dengan dukungan infrastruktur dan fasilitas yang memadai, potensi tersebut dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Achmad Al-Farisi, mengatakan pihaknya mendapat amanah dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memastikan bantuan pemulihan disalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.
Achmad Al-Farisi menjelaskan, program rehabilitasi akan dilaksanakan di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat, berdasarkan tingkat kerusakan dengan target penyelesaian secara bertahap hingga 2028. KKP memastikan pelaksanaan program tidak tumpang tindih dengan pembiayaan yang telah dialokasikan melalui APBN maupun APBD.
”Kami berharap dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penyediaan data penerima bantuan secara by name by address agar seluruh bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Kami juga akan segera berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mempercepat pelaksanaan program di lapangan,” kata Achmad.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut Imaida Noor Hasibuan, Kepala UPT Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan I Ashari Syarief, Kepala UPT Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan II Diky Agung Setiawan, serta Kepala UPT Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjungbalai Asahan Aan Fibro Widodo. (OM-09).
Pemprov Sumut dan KKP Percepat Pemulihan Pascabanjir Tanpa Tumpang Tindih Anggaran
