Sehingga bagi Perkumpulan FMK hal ini menunjukkan adanya sinyal Gubernur Sumatera Utara tidak taat hukum yang mempersulit keterbukaan informasi di wilayahnya.
Menurut Parlindungan informasi yang didapat banyak sengketa yang tertunda dimasa persidangan tahun ini. Ada sengketa yang sudah disidangkan malah menggantung tidak bisa dilanjutkan.
FMK sangat menyesalkan keterlambatan peng-SK-an komisioner oleh Gubernur tersebut.
“Gubernur Sumutera Utara nampaknya tidak pro keterbukaan informasi publik. Padahal inu kewajiban sebagaimana amanat UU keterbukaan informasi Publik,” Ujar Parlindungan.
Parlindungan juga memberikan pemahaman hukum atas informasi publik namun tidak didukung Gubernur Sumatera Utara.
“Kita sedang memikirkan upaya hukum agar SK terkait perpanjangan masa tugas Komisioner KIP Sumut ini menunggu komisioner baru dilantik segera dapat direalisasikan,” ujar Parlindungan. (Jams)
