Dalam paparan lain, Mangapul juga berbicara soal masih lambannya penanganan Covid-19 di berbagi daerah di Sumut, terutama pelaksanaan vaksinasi, masih banyak daerah-daerah yang belum sampai target minimal vaksinasi
Begitu pula soal upah buruh (UMP) Sumut tahun 2022 yang baru disahkan Gubernur Edy Rahmayadi yang hanya naik 0.93 % dari UMP 2021. Kenaikan UMP itu dianggap sangat minim dilihat dari semakin meroketnya harga-harga kebutuhan pokok.
“Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut berharap kepada pemerintah dan pelaku usaha untuk duduk bersama melihat UMP ini sebagai kebutuhan bersama, karena buruh juga bagian penting dari aset bangsa yang nasibnya harus diperhatikan dan kesejahterannya ditingkatkan, kami pasti akan mengawal bahwa UMP harus maksimal” imbuh Mangapul
Pokok persoalan lain yang disoroti adalah soal kelangkaan pupuk di Simalungun dan daerah-daerah lain. Banyak petani menjerit karena kesulitan mendapatkan pupuk. Jika pun ada, pupuk itu akan dibeli dengan harga yang mahal. Padahal semestinya, kata Mangapul, distribusi dan tata niaga pupuk harus berada dalam kendali Pemprov Sumut.
Soal banjir yang belakangan terjadi juga menjadi perhatian khusus Fraksi PDI Perjuangan bahwa antara Pemrovsu dan Kepala Daerah yang berada di hulu dan hilir sungai belum satu pandangan dalam melihat persoalan banjir ini.
“Pemrovsu dan kepala daerah harua berkolaborasi untuk melakukan program penangan banjir ini secara terintegrasi satu dengan lainnya karena persoalan ini dimulai dari hulu dan dampaknya ada di hilir” pungkas Mangapul
Paparan refleksi akhir tahun Fraksi PDIP ini dapat diltonton selengkapnya di chanel youtube Moncong Putih TV.cr-03
