MEDAN | Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kembali menonaktifkan salah satu pejabat di lingkungan pemerintahannya. Kali ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Sumut Ismael Parenus Sinaga diberhentikan dari jabatannya karena dugaan pelanggaran disiplin berat.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut Sutan Tolang Lubis membenarkan pencopotan tersebut. Ia menyebutkan, keputusan diambil setelah Inspektorat Sumut menyelesaikan pemeriksaan internal terhadap Ismael.
Menanggapi langkah tersebut, Forum Buruh Madani Indonesia menyampaikan pandangannya. Ketua Forum, Awaluddin Pane, menyatakan bahwa pergantian pejabat merupakan hal wajar dalam upaya penyegaran institusi. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap pemenuhan hak-hak normatif buruh di Sumut.
“PHK terus terjadi tanpa pemenuhan hak pekerja, upah outsourcing di bawah ketentuan, dan Dinas Tenaga Kerja hanya bertindak sebagai mediator tanpa memberi sanksi tegas terhadap perusahaan yang melanggar undang-undang ketenagakerjaan,” ujar Awaluddin di Kantor Forum Buruh Madani Indonesia, Jalan Sawojajar, Medan, lewat keterangan persnya, Jumat (23/5/2025).
Senada dengan itu, Sekretaris Forum Buruh Madani Indonesia Faisal Siregar, menekankan pentingnya penegakan hukum ketenagakerjaan. Ia menilai bahwa proses mediasi yang selama ini dijalankan oleh dinas tidak cukup untuk melindungi hak pekerja.
“Seharusnya jika sudah ditemukan pelanggaran hukum oleh perusahaan, maka diberikan sanksi hukum final, bukan sekadar nota anjuran. Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tidak memberikan kepastian hukum karena eksekusinya sering tidak terlaksana,” tegasnya.
Lebih lanjut, Faisal berharap Gubernur Sumut dapat mempertimbangkan pembentukan regulasi khusus untuk memperkuat perlindungan hukum bagi buruh, seperti pembentukan Desk Ketenagakerjaan atau penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) Ketenagakerjaan di tingkat provinsi.
“Kami mendukung program Kapolri dan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait pembentukan Satgas PHK. Kami berharap Pak Gubernur bisa mengambil langkah konkret yang serupa di Sumut,” tutup Faisal. (Rel/OM-03)
