Medan  

‎Executive Summary Sesko TNI jadi Rujukan Strategis Penguatan Mitigasi Bencana di Sumut‎

‎MEDAN | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menerima Naskah Executive Summary Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-55 Sesko TNI Tahun Anggaran 2026.

‎Dokumen KKDN itu dipandang sebagai kontribusi intelektual yang dapat memperkaya perspektif pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap risiko bencana.

‎Naskah hasil kajian para Pasis Dikreg Sesko TNI itu memuat berbagai rekomendasi strategis, terutama penguatan kapasitas kelembagaan, perencanaan pembangunan berbasis mitigasi risiko, serta peningkatan sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebencanaan.

‎Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, mengatakan Pemprov Sumut akan mempelajari secara mendalam rekomendasi yang tertuang dalam executive summary sebagai bahan penguatan kebijakan daerah.

‎”Rekomendasi peningkatan kapasitas kelembagaan dengan penguatan perencanaan berbasis mitigasi risiko bencana merupakan bagian penting dalam menghadapi berbagai kemungkinan di masa mendatang,” ujar Sulaiman usai menerima naskah tersebut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (11/6/2026).

‎Menurutnya, dokumen itu merupakan wujud nyata kontribusi pemikiran akademik melalui proses observasi lapangan, analisis strategis, dan diskusi multidisipliner para peserta didik Sesko TNI.

‎Karena itu, nilai dokumen tersebut tidak berhenti pada aspek akademis, melainkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih berbasis bukti (evidence-based policy).

‎Sulaiman menilai Sumatera Utara memiliki tingkat kerentanan kebencanaan yang perlu mendapat perhatian serius. Dengan bentang garis pantai panjang yang meliputi Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, hingga Mandailing Natal, daerah ini menghadapi potensi ancaman geologi berupa gempa bumi dan tsunami yang tidak dapat diabaikan.

‎Kondisi kawasan pantai Barat Sumatera menuntut pendekatan pembangunan tidak semata berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga aspek keselamatan dan ketahanan masyarakat melalui sistem mitigasi risiko yang kuat, terencana, dan berkelanjutan.

‎”Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Komandan Sesko TNI beserta seluruh peserta KKDN. Kehadiran para perwira peserta didik ini bukan hanya sarana pembelajaran, tetapi membuka ruang dialog produktif antara dunia akademik, institusi pertahanan, dan pemerintahan daerah,” katanya.

‎Sulaiman menegaskan, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dan tidak dapat dilaksanakan secara parsial. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media massa, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat.

‎”Semangat kolaborasi harus menjadi fondasi utama dalam setiap langkah pembangunan,” tegasnya.

‎Sementara, Wakil Komandan Sesko TNI, Teguh Puji Raharjo, menjelaskan KKDN bagian integral proses pendidikan Sesko TNI untuk mengasah kemampuan berpikir strategis dan analitis, wawasan kebangsaan, serta memperkuat sinergi antarlembaga dalam merespons dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang.

‎”Executive Summary KKDN ini bukan sekadar laporan kegiatan, melainkan diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dan aplikatif bagi kepentingan organisasi, bangsa, dan negara,” ujarnya.

‎Teguh berharap pengalaman lapangan selama KKDN menjadi bekal bagi para Pasis dalam meningkatkan profesionalisme, integritas, serta kualitas kepemimpinan sebagai calon pemimpin masa depan.

‎Ia juga mengingatkan pentingnya mengantisipasi potensi ancaman megathrust yang dapat memicu bencana berskala besar. Dalam konteks operasi militer selain perang, TNI memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat melalui kesiapsiagaan, dukungan kemanusiaan, dan penguatan kapasitas penanggulangan bencana.

‎Selama tiga hari pelaksanaan KKDN di Sumatera Utara, para peserta menghasilkan sejumlah rekomendasi yang menitikberatkan pada pentingnya kolaborasi lintas sektor.

‎Menurut Teguh, kolaborasi harus diwujudkan mulai dari mitigasi dan edukasi kebencanaan, penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar pascabencana, hingga penguatan regulasi guna meminimalkan dampak yang ditimbulkan. (OM-09/Diskominfo Sumut)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *