PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menterinya untuk segera menyiapkan skema pembiayaan pemindahan ibu kota baru.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas pemindahan ibu kota di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (6/8).
“Saya minta mulai disiapkan dari sekarang skema pembiayaan APBN dan non APBN, desain kelembagaan yang diberikan otoritas. Dan yang paling penting payung hukum regulasi untuk pemindahan ibu kota ini,” kata Presiden Jokowi seperti dilansir merdeka.com
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa, setelah mendapat kajian, opsi ibu kota baru telah diputuskan pindah di Pulau Kalimantan. Namun, perlu dimatangkan lagi di mana provinsi yang akan dipilih.
“Ini yang harus didetailkan lagi. Banyak pilihan yang telah ditindaklanjuti oleh Bappenas, PU, baik di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan nanti setelah dipaparkan secara detail akan segera kita putuskan,” jelasnya.
Presiden Jokowi mengatakan lokasi yang dipilih menjadi ibu kota harus sesuai dengan kajian kebencanaan banjir, gempa bumi, daya dukung lingkungan, lahan infrastruktur hingga ketersediaan air. Dia ingin kajian tersebut dirinci kembali sebelum nantinya Provinsi mana yang dipilih menjadi ibu kota.
“Kita memutuskan ini, saya memutuskan nantinya bukan sebagai kepala pemerintahan tapi kepala negara, kita harus lihat visi besar 5-100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara,” ujar Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan kriteria ideal satu wilayah akan dipilih sebagai ibu kota baru. Pemindahan ibu kota merupakan bagian dari pengembangan wilayah metropolitan di Indonesia menuju Indonesia Sentris. Dia menjelaskan Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis dan keuangan. (*)
