KARO – Kepala Polisi Daerah Sumatera Utara (Kapooldasu) tegaskan supaya para Kapolres di masing-masing sekawasan Danau Toba, bantu penyelesaian masalah yang setiap dihadapi Pemda, sesuai program pemerintah pusat terkait super prioritas sekawasan Danau Toba, kalau tidak bisa diselesaikan buatkan laporan polisi, suruh dinas terkait buatkan laporan secara hukum.
Penegasan itu disampaikan Kapoldasu Irjen Pol Drs Agus Andrianto SH MH saat membuka rapat koordinasi pengamanan dan pengelolaan sekawasan Danai Toba menjadi destinasi internasional di Hotel Samosir Cotage kata Terkelin Brahmana SH didamping Kapolres Tanah Karo AKBP Benny R Hutajulu dan Kepala Bappeda Ir Nasib Sianturi, Minggu (25/8/2019).
Menurutnya, Kapoldasu juga mengatakan bahwa dia tetap akan mendorong, memfasilitasi, memonitor, mengawasi dan menyukseskan program pemerintah, apalagi dana yang cukup besar digelontorkan pusat untuk pembangunan kawasan Danau Toba, maka setiap daerah yang menerima dana untuk keperluan kawasan Danau Toba.
Sementara Kepala Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Arie Prasetyo mengatakan untuk Danau Toba sudah masuk Program quick win, semua berfokus pada optimasi destinasi wisata yang sudah ada maupun belum tergali dengan maksimal di lima destinasi di atas dengan memanfaatkan pendekatan “storynomics tourism”.
“Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang menyasar lima destinasi, yaitu kawasan Danau Toba, Borobudur, Manado, Mandalika, dan Labuan Bajo,” ungkap Arie Prasetio.
“Dalam sistem Quick win ada 28 titik yang akan dikerjakan tahun 2019 sesuai kucuran dana dari anggaran pusat, dan membagi paket wisata dalam 4 Cluster,” tambah Arie Prasetio.
“Yang menjadi prihatin kita selama ini, sering kali di medsos , diliputan media, dan viral video Isu yang menghambat dan potensi solusi dalam perkembangan destinasi kawasan Danau Toba, semisal tata kelola Parawisata, lalulintas jalan raya dan keselamatan pelayaran belum optimal, isu lingkungan viral (Keramba Jaring Apung (KJA), penebangan hutan dan perternakan babi), isu banyaknya bangunan liar di area batas pinggir pantai, isu belum optimalnya kanal komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.),” bebernya
Bupati karo Terkelin Brahmana mengatakan, tadi dalam paparan terungkap dan membenarkan adanya isu pembangunan sekitar kawasan toba khususnya didaerah Kabupaten Karo masih ada ditemukan, keramba jaring Apung tanpa ijin, ini berpotensi komplik, penolakan pembangunan kios Kuliner, limbah domestik, keindahan dan kebersihan, kontur geografis akses jalan sempit dan rawan longsor, banyak spot potensi wisata belum tergali secara optimal.
Menurut Terkelin, apa yang diutarakan kepala BPDOT Arie Prasetio, bahwa program Quick win 2019 akan menyelesaikan 28 titik untuk memajukan sekitar kawasan Danau Toba, diantaranya Karo ada masuk 3 (tiga) titik, dan hal itu tertuang dalam nomor urut 15,16 dan 17 dalam daftar Program Quick Win.
“Nomor urut 15 tertulis taman Bunga Sapo Juma Tongging, nomor urut 16, air terjun Sipiso – piso sedangkan nomor urut 17, Bukit Gundaling,” ujar Terkelin Brahmana
“Sedangkan dalam bentuk Paket wisata Pemkab Karo masuk kategori Cluster 2 (dua) dari jumlah enpat Cluster yang telah ditetapkan sesuai yang disampaikan kepala BPDOT tadi, dimana cluster dua adalah Kab. Karo dan Dairi, dengan jumlah delapan destinasi,” terang Bupati Karo.
Reporter : Daniel Manik
