Aceh  

Kejari Abdya Tingkatkan Status Kasus Dugaan Korupsi Tokopika ke Tahap II

Dua Tersangka kasus Tokopika berinisial MSA (27) Direkrut PT KGB dan KHZ (52) selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) pada Diskop UKM Perindag jalani satus ke tahap IIdidampingi penyidik Kejari Abdya

ABDYA | Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya) meningkatkan status kasus dugaan korupsi pengadaan Toko Online Pusat informasi Kreatif Abdya (Tokopika) ke tahap II, dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti yang sudah lengkap.

Untuk selanjutnya segera dilakukan proses pelimpahan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh dan segera menjalan persidangan, Selasa (11/10/2022).

Kajari Abdya Heru Widjatmiko SH MH melalui Kasi Intel Joni Astriaman SH membenarkan, kasus dugaan korupsi Tokopika telah ditingkatkan ke tahap dua sekaligus menyerahkan kedua tersangka dan barang bukti.

Kasus dugaan korupsi Tokopika yang berada di bawah kendali Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Abdya pada tahun anggaran 2020 itu, menyeret dua tersangka yakni masing-masing berinisial MSA (27) selaku Direkrut PT KGB juga rekanan dalam pengadaan aplikasi Tokopika dan KHZ (52) selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) pada Diskop UKM Perindag setempat.

MSA ditetapkan sebagai tersangka selaku rekanan berdasarkan surat perintah Kajari Abdya Nomor: PRINT-01/L.1.28/Fd.1/01/2022, setelah satu bulan sepuluh hari penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi dan 3 orang ahli dalam perkara yang menyerap anggaran mencapai Rp. 1,3 miliar lebih bersumber dari APBK tahun 2020.

Diketahui MSA selaku rekanan dalam melakukan harga perkiraan sendiri (HPS) tidak berdasarkan keahlian, sehingga diduga program pembangunan sistem informasi Tokopika terjadi kemahalan harga. Kemudian MSA dalam pembuatan program pembangunan sistem informasi Tokopika tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, hal itu juga dikuatkan dengan keterangan ahli.

Sedangkan KHZ yang merupakan PPK pada Dinas Koperasi UKM Perindag Abdya pada kasus yang sama telah melakukan HPS tidak berdasarkan keahlian sehingga diduga program pembangunan Tokopika terjadi kemahalan harga.

Kemudian dalam pembuatan program pembangunannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Hal tersebut berdasarkan dari keterangan ahli. Dalam proyek ini, penyidik telah menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 686.400.000.

“Dapat dipastikan, kasus ini segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Saat ini kedua tersangka masih ditahan pada lembaga pemasyarakatan kelas IIB Blangpidie digampong Alue dana Kec. Setia sambil menunggu pelimpahan setelah proses tahap dua,” pungkasnya.

Reporter : Nazli