Komisi B Usulkan Pemkab Langkat Alokasikan Rp400 M Bantuan ke Warga

oleh -660 views
Petugas medis penanganan Covid-19 mengenakan baju Alat Pelindung Diri (APD) ketika berada di ruang isolasi Rumah Sakit rujukan khusus pasien Covid-19 Martha Friska di Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/4/2020) lalu. Pemerintah provinsi Sumut memperpanjang sekaligus menaikkan status menjadi Tanggap Darurat hingga 21 Mei 2020 untuk mempercepat penanganan dengan mempersiapkan sejumlah rumah sakit rujukan khusus menangani Covid-19 di wilayah Sumut. (Foto:ANTARA)

LANGKAT – Memang Pandemi Virus Corona atau Covdi-19 di Kabupaten Langkat masih dalam status aman.

Hingga hari ini terdata masih nihil warga yang positif terinfeksi Covid-19. Yang ditemui di sana masih sebatas warga yang berstatus ODP dan dikarantina karena baru berpergian dari daerah Pandemi.

Namun, menurut DPRD Langkat, kondisi yang terjadi saat ini tak pula bisa dianggap sepele.

Sudah saatnya Pemkab Langkat mengalokasikan anggaran yang besar guna mengantisipasi kemungkinan terburuk yang bakal terjadi kabupaten bermotto Bersatu Sekata Berpadu Berjaya itu.

Komisi B DPRD Langkat yang diketuai Fatimah SSI kabarnya tengah menginisiasi agar Pemkab Langkat mengalokasi setengah dari dana belanja langsung untuk bantuan langsung ke masyarakat.

“Untuk belanja langsung Pemkab Langkat setiap tahun kan ada Rp800 miliar, jadi kalau usulan kami sendiri setengahnya saja diberikan kepada masyarakat sudah Rp400 miliar jumlanhya diluar dari pada  penerima PKH dan Sembako di luar ASN, BUMD yang tidak berhak menerima,” ujar Fatimah ketika diwawancarai orbitdigitaldaily.com, Jumat (10/4/2020).

Rencananya usulan itu akan dibahas Senin (13/4/2020) nanti antara Komisi B, Komisi A bersama Sekda Langkat dan Satgas Penanganan Covid-19 Langkat.

Selain mengusulkan bantuan ke masyarakat, Komisi B, kata Fatimah juga akan membahas dana Rp6,9 miliar yang saat ini ada untuk penanganan Covid-19 di Langkat.

“Kita juga akan menanyakan sejauh mana Anggaran Rp6,9 miliar itu sudah berjalan. Itu kan sebenarnya untuk APD, tenaga medis, insentif dan lain sebagainya. Sementara memang di Langkat masih minus positif Covid-19, kalaupun ada masih berstatus ODP dan PDP,” terangnya lagi.

“Itu nanti akan kita bahas kembali, karena anggaran Rp6,5 miliar itu bukan angka yang sedikit.” tambah  Fatimah.

Rp6,5 M Anggaran Penanganan Covid-19

Menurut Anggota DPRD Langkat dari Fraksi PKS itu, Rp6,5 miliar anggaran penanganan Covid-19 sebanyak Rp1,3 miliar diambil dari dana tak terduga. Sementara sisanya diambil dari dana rasionalisasi Dinas Kesehatan.

Sekarang ini, di Langkat memiliki lima rumahsakit rujukan dengan total 33 kamar yang diperuntuhkan untuk pasien Covid-19.

“Namun itu yang kita khawatirkan dan jangan juga terjadi, kalau ada pasien lebih dari itu berarti harus dirujuk ke rumahsakit provinsi atau Medan sekitarnya sebagaimana yang telah ditetapkan gubernur,” tutur Fatimah.

“Jadi memang kesiapan dalam hal anggaran sudah, kalau untuk hal lain semisal bantuan untuk ke masyarakat yang belum dan sedang dipersiapkan,” sebut Fatimah lagi.

Usulan yang akan dibawa Komisi B menurut Fatimah bukan tanpa dasar.

Pemerintah pusat melalui Kementrian Keuangan (Kemenkeu) memerintahkan agar dana infrastruktur bisa dialihkan untuk bantuan ke masyarakat dalam penanganan Covid-19.

“Disalurkan dalam bentuk apa, apakah dana atau sembako, itu yang nantinya akan kita bahas teknisnya,” tuturnya.

Warga Langkat Masih Acuh

Fatimah menceritakan, upaya penanganan pemberantasan dan memutus mata rantai penyeberan Covid-19 di Langkat sebenarnya sudah berjalan baik.

Namun, kembali lagi ke masyarakatnya yang kata Fatimah masih cenderung acuh dan menggap Pandemi Covid-19 ini sebagai hal sepele.

“Saya sudah melihat sosialisasi 30 puskesmas yang ada di Langkat, mereka terus bekerja. Namun masyarakat Langkat ini berbeda dengan masyarakat Medan yang boleh kita bilang lebih cerdas dan punya kewaspadaan lebih tinggi,” tuturnya.

“Di sini masyarakatnya masih acuh, tidak perduli dengan imbauan sekaitan penanganan Covid-19,” sebut.

Ia menyebut, dari pemantauan Komisi B Puskesmas cukup gencar melakukan sosialisasi. Namun sepertinya imbauan itu masih dianggap angin lalu.

Fatimah berpikiran, kondisi masyarakat Langkat hari ini mungkin atas respon belum adanya warga yang terkonfirmasi positif Covid-19

“Maaf ini, terkadang masyarakat ini kan kalau ada keluarganya dan dirinya yang positif makanya belum begitu waspada. Begitu ada nanti baru panik. Tapi kita juga berharap jangan sampai ada masyarakat di Langkat yang positif,” pungkas Fatimah. (Diva Suwanda)