Komisi D DPRD Sumut Sebut Kadis BMBK Effendi Pohan Tak Punya Program

oleh -804 views

MEDAN – Kinerja buruk Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemprov Sumut, Effendi Pohan MSi menjadi sorotan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Sumut, Selasa(30/6/2020)

Hal itu terungkap pada saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sumut soal pembahasan tentang pelaksanaan lelang kegiatan APBD tahun anggaran (TA) 2020 Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi BMBK Sumut.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dipimpin Ketua Komisi D, Anwar Sani Tarigan, terungkap kepemimpinan sang Kadis BMBK Pemprov Sumut ditemukan kondisi infrastruktur jalan provinsi di daerah maupun di inti kota sangat memprihantikan.

Selain itu, Jalan Provinsi SP Jl Dr Mansyur – SP JL Flamboyan berbiaya Rp Rp18.388.199.815 tak luput jadi sorotan. Sebab baru empat bulan usai dikerjakan kondisi aspal tampak pecah dan retak panjang serta bergelombang sehingga rentan ambruk.

Anggota DPRD Sumut Edi Susanto Ritonga dalam rapat tersebut menuturkan bahwa Effendi Pohan dinilai tak mampu bekerja dengan baik. Buktinya jalan provinsi di inti kota seperti Jalan Setiabudi sudah rusak .

” Bagaimana mutu kualitas jalan saat ini?. Dan seperti apa program jangka panjang jalan provinsi di sumut untuk beberapa tahun ke depan agar tidak ditemukan lagi jalan rusak dan berlobang,”sebut Edi Susanto Ritonga.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemprov Sumut, Effendi Pohan MSi mengaku soal Jalan Setiabudi masih dalam perawatan dan tanggungjawab pihak PT. Pollung Karya Abadi sebagai pemenang tender dengan kontrak : 620/UPTJJ/DBMBK/1655/2019.

“Akan kita cek lokasinya, saat ini masih tahap perawatan. Dan itupun pembayaran sekitar 80%,”kata Effendi Pohan kepada harian Orbit, Selasa(30/6/2020).

Terpisah, Kepala UPTJJ Medan Heri Indra Siregar ST bahwa pihaknya mendesak kontraktor untuk memperbaiki secepatnya.

“Akan kita perintahkan secara tertulis agar kontraktor memperbaikinya. Saat serah terima pekerjaan kondisi jalan sangat bagus. Tapi itupun akan kami dicek kelapangan apa penyebabnya,”ujar Heri Indra Siregar saat dikonfirmasi Orbit.

Katanya, Jalan Provinsi SP Jl Dr Mansyur – SP JL Flamboyan berbiaya Rp Rp18.388.199.815 sudah diperiksa Inspektorat Sumut.

Sementara Kepala Inspektorat Sumut, Lasro Marbun mengaku telah melakukan pemeriksaan. Namun secara teknisnya hasil pemeriksaan bukan untuk konsumsi publik hanya sebatas infernal. Dan jika ditemukan pelanggaran menimbulkan kerugian maka akan diberikan sanksi tegas.

“Betul sudah diperiksa Inspektorat Bang. Pemeriksaan sudah selesai Bang. Kalau hasilnya kan bersifat rahasia dan tidak diizinkan ketentuan diberitahu ke publik. Maaf ya Bang. Misalnya kalau ada kerugian daerah sanksinya pengembalian. Itu contoh Bang,”ungkap Lasro Marbun saat dikonfrimasi harian Orbit, Senin (29/6/2020).

Reporter : Toni Hutagalung