MEDAN | Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara didemo ratusan massa yang tergabung dalam aliansi kelompok petani atas nama Komite Rakyat Bersatu (KRB).
Aksi digelar menyuarakan 18 poin tuntutan di Jalan Diponegoro, Rabu (24/9/2024) siang.
18 point tuntutan Komite Rakyat Bersatu (KRB) yakni
- Pemerintahan Jokowi gagal dalam melaksanakan Reforma Agraria Sejati, yaitu tanah untuk rakyat sesuai amanah UU Pokok Agraria No.5 tahun 1960 & KEPPRES NO.86 Tahun 2018, PEPRES No.62 tahun 2023 gagal dalam menyelesaikan persoalan tanah di Sumatera Utara,” kata pimpinan aksi Joni Siregar yang tertera dalam poin 18 statemen.
- Satgas Mafia Tanah Gagal memberantas mafia tanah di Sumatera Utara.
- Selesaikan seluruh Konflik Agraria yang terjadi di Sumatera Utara.
- Kembalikan tanah rakyat yang dirampas Perkebunan Negara (PTPN 2/PTPN 1, PTPN 3/PTPN4), Perkebunan Asing (PT. Bridgestone, PT. Socfindo ), Perkebunan Swasta (PT.Paya Pinan, PT.Ledong WEST, PT NPK Bahilang dsb)
- Bubarkan Tim Inventarisasi & Identifikasi Penanganan Permasalahan Tanah Eks HGU PTPN 5.873,06 Ha karena Tidak Transparan ke Publik dan diduga kuat sarat Kepentingan Mafia Tanah
- Lakukan segera Identifikasi, Peninjauan lapangan dan pengukuran di atas Tanah Eks HGU PTPN 2 5.873,06 di sejumlah tempat, terutama di Desa Helvetia & Desa Selambo.
- Distribusikan dan Sertifikasi segera tanah tanah yang sudah diduduki, dikuasai & diusahai rakyat petani sesuai UU Pokok Agraria No.5 tahun 1960, KEPPRES no.86 tahun 2018 & PEPPRES no.62 tahun 2023.
- Hentikan Eksekusi, Okupasi, yang dilakukan PTPN 2, PTPN 3 yang sudah diduduki, dikuasai dan diusahai masyarakat adat dan petani di sejumlah daerah.
- Stop Perpanjangan seluruh HGU Perkebunan-perkebunan yang sedang bermasalah sebelum ada Penyelesaian dan pengembalian Tanah kepada rakyat (Clean & Clear).
- Meminta Satgas Mafia Tanah Mengusut Tim Inventarisasi & Identifikasi Tanh Eks HGU 5.973,06 Ha
yang Tidak Transparan ke Publik - Meminta Satgas Mafia Tanah untuk mengusut tuntas SELURUH Komisaris dan Direksi PTPN 2 atas adanya Penjualan Tanah Negara seluas ± 8000 Hektar di sejumlah tempat di Deli Serdang dengan dalih swakelola.
- Usut tuntas keberadaan tanah yang dibeli Al Wasliyah dari PTPN 2 seluas 32 Hektar di Pasar 4 Desa Helvetia di Tanah Eks HGU 5.873,06, yang tidak masuk dalam matrikulasi TIM B-PLUS Tahun 2002
- Hentikan Campur Tangan TNI/POLRI dalam Persoalan Konflik Agraria di Sumatera Utara.
- Usut Dugaan Pengemplangan Pajak Kelebihan HGU PT Socfindo Tanah Gambus selama Puluhan Tahun
- Tolak Perpanjangan HGU PT SOCFINDO Tanah Gambus, kecuali tanah petani seluas 472 Hektar di Enclave
- Usir Mafia Tanah berkedok PTPN dari tanah masyarakat Futasi
- Lepaskan Tanah Rakyat Seluas 943 Hektare yang dirampas PTPN 3 Bandar Betsy sejak 1968.
- Hentikan kriminalisasi, Intimidasi, Penangkapan terhadap petani & aktifis yang memperjuangkan tanah untuk rakyat
Amatan Orbitdigitaldaily.com ruas Jalan Diponegoro simpang Jalan Kartini ditutup sementara.
Johan Merdeka selaku koordinator lapangan mengatakan massa yang hadir seharusnya 5.000
“Harusnya rencana kita datang 5.000 massa. Tapi ini cuma segini. Kita akan evaluasi yang belum hadir, siapkan massa lebih besar,” ucapnya.
Sebagai informasi Komite Rakyat bersatu yang terdiri dari sejumlah organisasi dan kelompok tani. Di antaranya Aliansi Tani Bersama, Komite Tani Menggugat, Komite Revolusi Agraria, Forum Rakyat Bersatu, HPPLKN Helvetia, KT Masyarakat Selambo, KT Sehati, KT Sepakat, KT Purnakarya, Kelompok Peternak Martabe, KTMLI, KPDB, KT Abadi, KT Mekar Sari, KT Tanah Perjuangan, KT Tambak Rejo Amplas, Forum Tani Sejahtera Indonesia, KT Sorba Jahe Naga Tongah Sihora, KT Pejuang Nusantara Selambo, KT KPMG Ghermenia, BPRPI Desa Manunggal, FKTL Simalingkar, KT AEAB, HKTM Desa Manunggal, Rumah Rakyat Online, Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) SUMUT, Barisan Akar Rumput (BAR SUMUT), Sanggar Baca Idola, DPP SATU BETOR. (OM/011)
