Mantan Ketua Komisi A DPRD Sumut Sesalkan Kakanwil Kemenkumham Tak Hadiri Undangan Ombudsman Sumut

oleh -324 views
Toni Togatorop

MEDAN – Mantan Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Toni Togatorop SE MM menyesalkan sikap Kakanwil Kemenkumham Sumut Sutrisno yang tidak menghargai undangan rapat Ombudsman RI perwakilan Sumut pasca terbitnya surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M. HH. PK. 01.01.01-04.

Padahal, Ombudsman RI Prov Sumatera Utara dalam pertemuan itu membahas sinergitas antar lembaga penegak hukum serta sekaligus penyerahan hasil kajian cepat (Rapid Assesmen-RA) soal penghentian sementara pengiriman tahanan ke RUTAN dan LAPAS yang berdampak terhadap 1.000 tahanan di Rutan Klas I Medan kelebihan batas waktu masa tahanan.

“Sangat menyesalkan sikap Kakanwil Kemenkumham Sumut Sutrisno yang tidak mengindahkan undangan berharga ombudsman. Seharusnya sebagai aparatur yang baik harus melaksanakan amanah Presiden RI, Joko Widodo. Ini masalah hidup orang banyak loh,”kata Toni kepada orbitdigitaldaily.com, Senin (13/7/2028).

Dampak ketidakpastian hukum itu, sambung mantan badan kehormatan dewan itu menjelaskan hak-hak para tahanan menjadi terabaikan dan menelan biaya sangat besar bagi negara akibat keterlambatan itu.

Baca juga : Ombudsman Sebut 1.000 Tahanan di Rutan dan Lapas Medan Kelebihan Batas Waktu Masa Tahanan

“Meminta Kakanwil Kemenkumham Sumut agar tahanan yang telah habis masa penahanan (overstaying) baik dari penuntutan hingga kasasi di rumah tahanan negara klas 1 Medan kepada Menteri Hukum dan Ham RI memperoleh kepastian hukum bagi tahanan,”ujar ketua Fraksi Hanura DPRD Sumut.

Mantan, Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumut menegaskan Sutrisno sebagai Kakanwil Kemenkumham Sumut untuk bersama Kejatisu dan Kapoldasu melakukan perbaikan dalam pemenuhan hak tahanan selama tahap penyidikan dan penuntutan.

“Bisa dibayangkan perasaan keluarga mereka, sangat mirislah tidak ada kepastian hukum. Ini merupakan bentuk tindak kejahatan yang menodai undang-undang dan hasrat rakyat dalam penantian. Jika tak sanggup berkordinasi dengan lembaga lain, silahkan mundur dari jabatan, masih banyak yang lebih mumpuni, “tegas Toni.

Baca juga : Besok Ombudsman Sumut Serahkan RA Maladaministrasi ke Kapoldasu, Kajatisu dan Kakanwil Kemenkumham Sumut

Sebagai, mantan Ketua Komisi A yang membidangi hukum dan hak azasi manusia, lanjutnya, Toni mendorong setiap lembaga agar tidak mendramatisir kebijakan yang berdampak merugikan bangsa dan negara, terutama untuk rakyat.

“Jangan korbankan lagi rakyat itu. Saya kecewa atas sikap penegak hukum tidak manusiawi. Kapolda Sumut dan Kajati Sumut saja hadir meski lewat perwakilan. Atau harus Joko Widodo yang manggil? Biar kita usulkan saja sekalian diganti Sutrisno itu, “bebernya.

Sementara Kakanwil Kemenkumham Sumut Sutrisno saat dikonfirmasi orbitdigitaldaily.com lewat sambungan Whatsap 0878-8888-8XXX, tidak ada jawaban dan pesan yang masuk tanpa balasan hanya dibaca saja.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Prov Sumatera Utara Abyadi Siregar mengundang Kapolda Sumut, Kajati Sumut dan Kakanwil Kemenkumham Sumut, bertempat di Kantor Ombudsman Sumut Jalan Sei Besitang No 3 Medan, Kamis (9/7/2020).

Dalam pertemuan itu membahas sinergitas antar lembaga serta sekaligus penyerahan hasil kajian cepat (Rapid Assesmen-RA) terkait penghentian sementara pengiriman tahanan ke RUTAN dan LAPAS Kemenkumham sehingga berdampak terhadap 1.000 tahanan di Rutan Klas I Medan kelebihan batas waktu masa tahanan.

Reporter : Toni Hutagalung