MEDAN | Pelaksanaan Rapat Kerja DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) yang digelar di Labersa Hotel Samosir menuai kritik keras dari kalangan mahasiswa.
Ketua Mahasiswa Tabagsel Bersatu (MATABER), Boni Hutapea, menilai kegiatan tersebut berpotensi kuat sebagai bentuk pemborosan anggaran dan mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Sungguh miris melihat wakil rakyat kita yang rapat kerja saja harus ke tempat wisata,” ucap Boni Hutapea dalam keterangannya kepada media, Selasa (10/02/2025).
Menurut Boni, rapat kerja DPRD yang dikemas dengan agenda evaluasi kinerja alat kelengkapan dewan dan penyusunan program kerja seharusnya dapat dilaksanakan di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.
“Tidak ada alasan rasional yang dapat dibenarkan ketika kegiatan resmi lembaga legislatif justru dilakukan di luar daerah, dengan konsekuensi pembiayaan yang jauh lebih besar,” tegasnya.
“Pertanyaannya sederhana: apakah Padang Lawas Utara tidak memiliki tempat yang layak untuk rapat kerja DPRD? Atau memang ada kesengajaan membawa kegiatan ini keluar daerah dengan dalih agenda resmi,” ucapnya dengan nada heran.
Lebih lanjut, MATABER menilai pemilihan lokasi di Labersa Hotel dan Convention Center yang terletak di luar wilayah Paluta menimbulkan kecurigaan publik terhadap motif kegiatan tersebut. Di tengah kondisi masyarakat masih bergulat dengan persoalan infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi, DPRD justru mempertontonkan kegiatan yang terkesan elitis dan jauh dari realitas rakyat.
“Jika DPRD benar-benar ingin bekerja untuk rakyat, maka efisiensi anggaran harus menjadi komitmen utama. Jangan sampai rapat kerja hanya menjadi kedok untuk perjalanan dinas dan kegiatan bernuansa liburan yang dibiayai oleh uang rakyat,” lanjut Boni.
MATABER menegaskan bahwa setiap rupiah yang bersumber dari APBD adalah uang publik yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka. Oleh karena itu, MATABER mendesak DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menjelaskan secara transparan dasar pemilihan lokasi kegiatan, besaran anggaran yang digunakan, serta urgensi pelaksanaannya di luar daerah.
“DPRD adalah wakil rakyat, bukan wakil kepentingan sendiri. Jika praktik seperti ini terus dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan semakin tergerus,” pungkas Boni Hutapea.
Sementara itu Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Palura AR Marjoni ketika dikonfirmasi melalui pesan whatsapp perihal kegiatan rapat kerja tersebut belum ada memberikan jawabannya. Tim
