MEDAN Kinerja buruk Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemprov Sumut, Effendi Pohan MSi terus menuai sorotan publik.
Pasalnya sang kadis dinilai tak mampu bekerja dengan baik. Buktinya jalan provinsi di inti kota seperti Simpang Jalan Setiabudi sudah rusak.
Menyikapi hal tersebut Perkumpulan Masyarakat D’14 (Demokrasi 14), HM Nezar Djoeli ST mengatakan dugaan banyak proyek Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemprov Sumut, yang tidak selesai diduga akibat banyaknya permaian terjadi antara rekanan dengan kadis.
“Diduga terjadi ada permaian dan kong-kalikong dengan oknum dengan rekanan. Jadi kita minta Gubsu segera mengevaluasi Kadis Bina Marga berserta yang semua yang terlibat didalamnya,” tegasnya Jumat (3/7/2020)
Diketahui sebelumnya persolan itu terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sumut soal pembahasan tentang pelaksanaan lelang kegiatan APBD tahun anggaran (TA) 2020 Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi BMBK Sumut.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dipimpin Ketua Komisi D, Anwar Sani Tarigan, terungkap kepemimpinan sang Kadis BMBK Pemprov Sumut ditemukan kondisi infrastuktur jalan provinsi di daerah maupun di inti kota sangat memprihantikan.
Selain itu, Jalan Provinsi Simpang Jalan Dr Mansyur – SP Jalan Flamboyan berbiaya Rp18.388.199.815 tak luput jadi sorotan.
Sebab baru 4 bulan usai dikerjakan kondisi aspal tampak pecah dan retak panjang serta bergelombang sehingga rentan ambruk.
Anggota DPRD Sumut, Edi Susanto Ritonga dalam rapat tersebut menuturkan bahwa Effendi Pohan dinilai tak mampu bekerja dengan baik. Buktinya jalan provinsi di inti kota seperti Jalan Setiabudi sudah rusak .
“Bagaimana mutu kualitas jalan saat ini?. Dan seperti apa program jangka panjang jalan provinsi di sumut untuk beberapa tahun ke depan agar tidak ditemukan lagi jalan rusak dan berlobang,” ujarnya.
Repoter: Anton Samosir
