MEDAN | Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menekan laju inflasi daerah yang mencapai 5,32%, jauh di atas rata – rata nasional sejak September 2025 menjadi sorotan kritis semua pihak.
Pasalnya, langkah cepat menekan laju inflasi justeru pemerintah mengaku telah menggelar 524 pasar murah di berbagai daerah tetapi komoditas cabai merah dan beras malah penyumbang inflasi terbesar, seperti cabai merah dikisaran Rp 70 rb sampai Rp 80 rb.
Menata strategi dan menjaga daya beli masyarakat, Pemprov Sumut akan mendatangkan 50 ton cabai merah dari Jawa dan di distribusikan ke pasar induk Lau Cih Medan Tuntungan dan pasar MMTC Pancing Deliserdang dengan harga eceran Rp55.000/kg.
Alih-alih impor cabai merah justeru menuai aksi protes para pedagang pasar Induk Lau Cih Medan Tuntungan lantaran hampir seluruh provinsi mengalami kesulitan mendapat pasokan cabai merah dan tentunya daerah juga menjaga pasarnya masing-masing.
Selain pasokan lokal daerah masih minim akibat gagal panen maka upaya mendatangkan cabai merah 50 ton sangat mustahil. Sebab, cabai merah bukan komoditas yang mampu bertahan lama, baik kualitas dan susut akan menurun drastis jika ditumpuk.
Romi Wijaya(48) pedagang Cabai Merah mengatakan setiap hari kebutuhan cabai merah di Kota Medan mencapai 15 ton jika harga pasar normal. Terbaru harga cabai merah mulai berangsur turun dari 80 rb jadi Rp 60rb meski dini hari sempat Rp 70rb/kg.
Menurutnya, upaya pemerintah mengimpor cabai merah dari Jawa seakan mustahil karena hampir setiap daerah mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrem dan sulitnya petani mendapat pupuk subsidi.
”Mustahil mampu mendatangkan cabai sebanyak 50 ton dari Jawa karena untuk menutupi kebutuhan pasar lokal juga masih minus. Tentu mereka akan memikirkan jangka panjang pasarnya dan lebih mengutamakan permintaan lokal ketimbang pihak luar “kata Romi
Sorotan tajam juga disampaikan pedagang lainnya, Bangun(45) mengatakan pemerintah dianggap gagal merangkul petani dan mewujudkan program ketahanan pangan.
Pasalnya, di saat petani cabai mendapat keuntungan justeru pemerintah melakukan intervensi pasar, tetapi saat petani merugi akibat harga jual terjun bebas pemerintah justeru tidak peduli beban hutang petani.
Apalagi, tak jarang para petani harus jual aset demi menutupi hutang. Dimana petani harus beli pupuk dan bibit dengan harga cukup mahal. Ironisnya, saat cuaca ekstrem juga tidak ada upaya pemerintah membantu petani.
”Sesekali biarkanlah petani itu dapat untung. Jangan karena inflasi tinggi langsung intervensi pasar. Bagaimana modal mereka yang sebelumnya selalu merugi terus. Disinilah bentuk kegagalan pemerintah mewujudkan program ketahanan pangan “ujar Bangun.
Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian Sumut, Poppy Marulita Hutagalang mengatakan strategi menekan laju inflasi daerah melalui intervensi pasar dan memperkuat peran BUMD sektor pangan, seperti PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ), Dirga Surya, dan Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU).
Menurutnya, faktor cuaca ekstrem melanda hampir setiap daerah sehingga hasil panen tidak maksimal. Maka intervensi jangka pendek, yaitu gerakan pasar murah, tanam serentak dan inovasi pangan lokal serta efisiensi tata niaga menjaga ketersediaan bahan pokok.
Selain mengembangkan Kerjasama Antar Daerah (KAD), Poppy Marulita Hutagalang menyebut mekanisme insentif menjaga kestabilan pasokan masih bergantung pada komitmen masing-masing.
Agar tidak distorsi harga di tingkat pedagang besar maka perlu pembenahan sistem distribusi dan produksi diperketat melalui koordinasi Satgas Pangan. OM – 09.
Pedagang Protes Pemprov Sumut Impor Cabai 50 Ton Kendalikan Inflasi
