Penetapan Ranperda APBD Palas Gagal akibat Mental 14 Anggota DPRD ‘Rendah’

Suasana rapat Ranperda Palas yang gagal

PADANG LAWAS | Gara – gara ketidakhadiran 14 Anggota DPRD, Paripurna Penyampaian/Penyerahan dan Penetapan Ranperda APBD Palas TA 2023 gagal dilaksanakan, Rabu (07/12/2022).

Paripurna tersebut terpaksa gagal karena berdasarkan undangan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Padanglawas (Palas) terkait rapat dianggap tidak korum sesuai peraturan yang ada.

Berdasarkan pantauan di gedung dewan tersebut, rapat Paripurna itu dipimpin langsung Ketua DPRD Palas, Amran Pikal Siregar didampingi Wakil Ketua Irsan Bangun Harahap dan Wakil Ketua II Sahrun Hasibuan.

Meski sidang paripurna telah diskors dua kali, ke 14 anggota DPRD tersebut tetap tidak hadir dalam ruangan paripurna. Sehingga, rapat paripurna penyampaian/penyerahan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Palas TA 2023 menunggu penjadwalan kembali oleh anggota Banmus.

Informasi diperoleh dari Sekretariat DPRD Palas menyebutkan, ke 14 Anggota DPRD yang tidak hadir itu yakni, H. Mhd Hamidi Pasaribu, Hasan Basri Hasibuan, Padeli Ashari Hasibuan, Kholid Mulia Daulay.

Kemudian, Raja Parlindungan Nasution, Romi Parmonangan Nasution, Raja Aslin Sinaloan, Dayan Hasibuan, Muara Kumpul NST, Syarif Lubis, Sufriadi Halomoan Hasibuan.

Sementara itu, anggota DPRD yang juga merupakan anggota Bamus yang tidak hadir yakni, Jenti Mutiara, Puli Parisan Lubis, Luat Hasibuan dan Baharudin Daulay.

Mental Rendah

Terkait dengan ketidakhadiran belasan anggota DPRD tersebut, seorang tokoh pemuda Kabupaten Palas menilai itu suatu gambaran, bahwa mutu atau mental sebagai seorang anggota dewan masih rendah. Padahal mereka itu wakil rakyat di dewan terhotmat.

“Parah, disiplin anggota DPRD di daerah ini sangat rendah dan dinilai lebih mementingkan perseteruan di internal DPRD ketimbang kepentingan masyarakat,” ungkap Tokoh Pemuda Palas, Amirusin Daulay.

Ia mengatakan sangat menyayangkan atas gagalnya rapat paripurna tersebut. Sebab, dalam rapat paripurna itu salah satunya untuk memperjelas penerimaan PPPK Guru 2022.

“Kita jelas sangat kecewa atas ketidakhadiran para dewan ini. Penetapan Ranperda itu telah ditunggu dan dinantikan masyarakat Palas khususnya ribuan guru yang ingin mengikuti seleksi PPPK,” ucap Amir.

Atas kondisi itu, Amir meminta kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Palas bisa menegur langsung setiap anggota DPRD yang mangkir setiap rapat paripurna utamanya para anggota Banmus.

Jangan Pilih

Menurut Amir, jika hal hal seperti itu terus berlangsung, sampai kapan pun Kabupaten Palas tidak akan maju dan dikhawatirkan malah mundur dibanding daerah lain di Sumut yang terus berpacu untuk kepentingan masyarakat.

“Mirisnya adalah anggota Banmus yang tidak hadir. Padahal merekalah yang mengundang untuk rapat paripurna. Begitu juga ketua BK yang turut tidak hadir.”ucapnya.

Amir menambahkan, kepada 30 anggota DPRD Palas agar lebih mementingkan kepentingan masyarakat Palas demi kelancaran setiap program-program Pemda Palas ke depan dan demi terwujudnya Palas Bercahaya.

Sementara berbagai kalangan menyebutkan, dengan mental yang demikian rendah hendaknya para anggota dewan yang duduk tersebut untuk periode selanjutnya jika kembali mencalonkan jangan dipilih lagi.

“Pilihlah wakil rakyat yang sesuai dengan kebutuhan dan bertanggungjawab terhadap umat serta bisa menjaga amanah untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan,” sebut mereka.

Reporter : Bocis