Dilanjutkannya, pembahasan yang sesungguhnya menarik yaitu mengeksplorasi literatur nilai-nilai harmoni masyarakat Indonesia yang beragam, yang secara nasional disebut Bhinneka Tunggal Ika (unity in diversity). Salah satunya beragamnya ajaran harmoni sosial di Sumatera Utara seperti Dalihan Na Tolu yang mengajarkan keindahan harmoni tanpa latar belakang pendidikan, pangkat dan jabatan. Kedua ajaran tersebut mengandalkan kepatuhan kepada otoritas dan menolak kepemilikan identitas dalam sistem yang disusun secara kolektif.
“Atas dasar ajaran itu, kami menemukan pemahaman yang kuat dan mendasar, meskipun tidak seluruhnya, di antara jaringan organisasi agama bahwa mereka yang menghargai harmoni sosial cenderung memperhatikan secara serius orang-orang yang memiliki tindakan radikalisme masa lalu,” tandasnya.
Dr Muryanto menyimpulkan, bahwa identitas agama menjadi pemicu munculnya pemilih yang dikelola untuk kepentingan mendapatkan akses terhadap kekuasaan. Lingkaran jaringan organisasi keagamaan akan bergerak semakin cepat dan sangat dinamis selama proses politik menjelang pemilihan pemimpin lokal dan nasional yang dilakukan dalam prosedur demokrasi.
“Potensi konflik akan selalu muncul dalam setiap pemilihan meskipun nilai-nilai harmoni sosial menjadi faktor yang mengikat untuk saling menghargai dalam hubungan sosial di antara masyarakat. Kelompok orang-orang muda dan perempuan menjadi sasaran yang sangat mudah terlibat dalam partisipasi politik menjelang dan saat pemilihan suara. Penggunaan media sosial mempercepat penyebaran sosialisasi perubahan motif memilih dari rasional menjadi basis agama yang menjustifikasi kebebasan hak untuk perbaikan kehidupan masyarakat,” terangnya.
Dr Muryanto juga menawarkan rekomendasi di pengujung paparannya. Menurutnya, pemerintah diharuskan menyusun tindakan mencegah terjadinya pembelahan masyarakat pada periode meningkatnya kegiatan politik secara nasional dan lokal.
“Pemerintah juga sangat perlu melakukan sosialisasi secara terus-menerus tentang harmoni sosial sebagai kekuatan lokal yang tumbuh di masyarakat, untuk menerima adanya perbedaan pemikiran, sikap dan pilihan dalam proses pendalaman demokrasi,” tandas lelaki yang meraih gelar S3-nya pada tahun 2013 dari FISIP Universitas Indonesia.
Selain itu, lanjut Muryanto, Pemerintah juga harus melakukan monitoring terhadap penggunaan media sosial sekaligus menyiapkan klarifikasi yang berdampak pada kesalahan pemahaman karena beragamnya cara penerimaan masyarakat.
“Satu hal yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah identitas agama yang muncul tidak serta merta melahirkan tindakan radikalisme karena orang-orang yang terlibat dalam partisipasi politik itu, memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai harmoni sosial,” pungkas peraih predikat The Best Presenter pada International Conference on Social and Political Science yang dilaksanakan UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019.
Sebelum Dr Muryanto Amin, Kepala BNPT Periode 2026-2020 Komjen Pol Drs Suhardi Allius, MH, menghadirkan pemaparan berjudul Moderasi Beragama untuk Menangkal Terorisme dan Radikalisme serta Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Mayjend TNI Hendri Paruhuman Lubis menjelaskan tentang Moderasi Beragama : Mencegah Bahaya Radikalisme dan Terorisme di Indonesia. Kedua pembicara tersebut memberikan pemaparan berbasis pengalaman keduanya menangani kasus-kasus radikalisme dan terorisme selama bertugas di BNPT.cr-03
