MEDAN | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sumatera Utara (BKKBN Sumut) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2026, di Hotel Emerald Garden Medan, Rabu (7/4/2026).
Forum ini menegaskan transformasi kemendukbangga mendukung program prioritas presiden menuju Indonesia Emas 2045.
Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Dr Fatmawati menyebutkan, Rakorda ini bukan sekadar forum seremonial, melainkan instrumen strategis untuk memastikan implementasi pembangunan keluarga dan kependudukan berjalan optimal di tingkat Kabupaten/Kota.
“Fokus kita adalah bagaimana pembangunan keluarga dan kependudukan benar-benar terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga kebijakan yang diambil berbasis data dan tepat sasaran,” ujar Fatmawati
Ia menjelaskan, salah satu langkah konkret adalah mendorong implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD.
“Hal ini dinilai krusial agar isu kependudukan tidak terlepas dari arah pembangunan daerah,” katanya lagi.
Dalam Rakorda tersebut, sambung Fatmawati, BKKBN juga memberikan penghargaan kepada OPD KB dari enam kabupaten/kota yang telah menyelesaikan unggahan dokumen PJPK hingga 100 persen.
PJPK sendiri mencakup sedikitnya 30 indikator strategis, di antaranya percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas keluarga, indeks pembangunan keluarga, pengendalian kuantitas dan mobilitas penduduk.
“Tanpa data, kebijakan akan lemah. Dengan baseline yang jelas, pemerintah daerah bisa merancang kebutuhan pembangunan secara presisi, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur sosial,” tegasnya.
Sementara, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap menegaskan, bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan investasi, tetapi juga kualitas keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.
“Keluarga adalah titik awal pembentukan sumber daya manusia dan sekaligus indikator akhir keberhasilan pembangunan,” ujar Sulaiman serata menekankan pentingnya penguatan satu data keluarga Indonesia, integrasi program dalam perencanaan dan penganggaran daerah dan kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa.
Adapun, kegiatan ini diikuti lebih dari 160 peserta dari perangkat daerah provinsi, Kabupaten/Kota, serta mitra lintas sektor, termasuk TNI dan Polri yang sebelumnya telah dilibatkan dalam penguatan program. (Red)
