Respon KPK Diminta Usut Oknum DPRD Sumut Aktif Terlibat Suap Gatot

oleh -259 views

JAKARTA – Hari ini di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta terjadi gelombang aksi demo agar lembaga itu mengusut tuntas kasus dugaan suap terkait fungsi dan kewenangan DPRD Sumatera Utara.

Desakan itu disampaikan Komite Aksi Mahasiswa Anti Korupsi (KAMAK) saat menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Rabu (29/7/2020).

Koordinator Aksi KAMAK, Yusra Wailung, pertama-tama menyampaikan apresiasinya atas kinerja KPK mengusut kasus suap berjamaah ini dengan menjerat mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, serta lebih dari 60 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Namun, KAMAK meminta KPK menjerat anggota atau mantan anggota DPRD lainnya yang diduga turut terlibat kasus tersebut.

Salah satunya, anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019, yaitu Ahmad Yasir Ridho Lubis.

“Kami mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus korupsi DPRD sumut 2009-2014 dan 2014-2019, termasuk dengan segera menetapkan Ahmad Yasir Ridho Lubis menjadi tersangka kasus tersebut,” kata Yusra.

Yusra menyatakan, pihaknya mempertanyakan langkah KPK yang belum menetapkan Ahmad Yasir Ridho sebagai tersangka

Padahal, Ahmad Yasir Ridho Lubis disebut Yusra baru mengembalikan uang yang diduga berasal dari suap Gatot Pujo Nugroho pada 2 Juni 2020 yang lalu, sementara puluhan anggota DPRD Sumut lainnya telah mengakui dan mengembalikan sejak lima tahun lalu.

Apalagi, Yasir Ridho yang pada periode tersebut merupakan ketua fraksi salah satu partai besar dinilai Yusra tidak kooperatif dalam kasus ini.

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri. 

“Apakah hal ini dikarenakan yang bersangkutan saat ini merupakan pimpinan DPRD Sumut dan bahkan berpeluang menjadi Ketua Partai di provinsi Sumut?,” katanya.

Yusra memastikan mendukung KPK memberantas korupsi, termasuk menuntaskan kasus ini.

“KAMAK akan selalu berdiri menjadi pendukung KPK,  sepanjang dalam kinerjanya KPK terus menjalankan amanah dalam pemberantasan korupsi secara total tanpa pandang bulu,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memastikan pihaknya akan terus mengembangkan kasus suap berjamaah DPRD Sumut

Tak tertutup kemungkinan dari pengembangan tersebut, KPK akan menjerat pihak lain yang terlibat sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup. 

“Jika kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup keterlibatan pihak lain maka tentu akan dilakukan pengembangan,” kata Ali saat dikonfirmasi.

Untuk saat ini, kata Ali, KPK fokus menuntaskan penyidikan terhadap 14 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut yang telah menyandang status tersangka.

Dari 14 orang tersangka, 13 orang sudah dijebloskan ke tahanan, sementara seorang lainnya belum ditahan lantaran hasil rapid test menunjukkan reaktif terhadap Covid-19. 

“KPK akan terus berupaya fokus lebih dahulu menyelesaikan pemberkasan terhadap perkara dengan 14 Tersangka tersebut hingga dapat segera dilimpahkan ke persidangan,” katanya.

Sumber: tribun medan