Selain itu, sambung Ratamah yang juga Walikota LSM LIRA mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK – RI digugat Wakil Bupati Kutai Timur Kalimantan Timur.
Kemudian, ada juga pihak rekanan di Kota Salatiga melakukan gugatan karena dianggap melecehkan profesi konsultan pengawas jasa konstruksi. Jalan panjang auditor BPK, tak sedap di mata publik.
“Sepatutnya Pemerintah bersama DPR RI membentuk Komisi Pengawas BPK – RI. Artinya Komisi Pengawas bekerja lebih luas ketimbang mengurusi SPKN, PMP, Kode Etik, Juklak, Juknis, akan tetapi bagaimana bekerja profesional, Integritas tanpa benturan kepentingan internal”beber Ratamah.
Tentunya, sambung Ratamah, masyarakat dapat memberikan kritik dan evaluasi atas kinerja BPK lewat Lembaga Komisi Pengawasan. Selain memiliki integritas tinggi dan lulus fit and proper test tentu Lembaga Komisi Pengawas berada dibawahi Presiden Joko Widodo.
“Jika ini terlaksana maka diharapkan kedepan tidak ada lagi peristiwa OTT atau gugatan. Kedepan pengelolaan anggaran oleh pejabat Pemerintah, BUMN dan BUMD betul-betul terealisasi sesuai perencanaan sehingga rakyatpun dapat merasakan arti pembangunan seutuhnya” pungkasnya
Diketahui, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Dua oknum auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat terjaring bersama sejumlah uang ratusan juta rupiah, Rabu (30/3/2022).
Kedua oknum auditor diamankan saat berada di ruangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi. Lantaran menyalahgunakan kewenangan. Kini kasusnya sedang pengembangan pihak Kejari Bekasi untuk proses lebih lanjut.
Reporter : Toni Hutagalung
