BINJAI | Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Binjai, Putri Syawal Sembiring dan Wakil Ketua DPRD Hairil Anwar menjelaskan terkait aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Binjai Jalan Veteran Kelurahan Tangsi Kecamatan Binjai Kota, Jumat (8/3/24/5).
Menjawab tuntutan terkait Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/131/KPTS/2025 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai masa jabatan 2024-2029 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Pebruari 2025, dimana SK ini sudah masuk ke Mendagri yang seharusnya di implementasikan oleh Sekwan DPRD kota Binjai untuk melakukan pelantikan Ketua DPRD kota Binjai atas nama Mahyadi SP.
Begitu juga soal rapat yang digelar pada Rabu (22/2/2025) melalui Sekwan dan Wakil Ketua DPRD Hairil Anwar dihadiri oleh 23 anggota dewan dinilai sarat akan kepentingan politis dan praktek penyuapan, karena dilakukan tergesa-gesa, Mahasiswa juga mempertanyakan prosesnya, mengingat hasil rapat tersebut menghasilkan perubahan pimpinan dewan dari Mahyadi SP ke Hj. Kristina Gusuartini, keputusan ini dinilai cacat secara mekanisme dan hal ini dilakukan melibatkan pihak sekwan sebagai fasilitator dan Wakil Ketua DPRD kota Binjai.
Menjawab itu, Wakil Ketua DPRD Kota Binjai Hairil Anwar didamping Sekwan Putri Syawal Sembiring menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa terkait SK Gubernur Nomor 188.44/131/KPTS/2025 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai masa jabatan 2024-2029, pihaknya sudah lebih dahulu melakukan kordinasi dengan Gubernur Sumut, namun pihak gubernur Sumut memberikan petunjuk agar pihaknya berkordinasi dengan walikota dan Mendagri
Selanjutnya pada tanggal 10 Pebruari 2025 DPRD Kota Binjai mendapat surat dari DPP Partai Golkar prihal perubahan penetapan pimpinan DPRD kota Binjai dari Mahyadi SP ke Hj. Kristina Gusuartini Br.Surbakt, kata Hairil.
Sementara, soal rapat yang digelar pada Rabu (22/2/2025 ) melalui Sekwan dan Wakil Ketua DPRD Hairil Anwar dihadiri oleh 23 anggota dewan menegaskan bahwa hal itu berjalan sesuai dengan aturan dan peraturan dan, melibatkan 7 fraksi yang ada di DPRD kota Binjai, tambah Hairil.
Pantauan di lokasi terlihat Suasana sempat memanas, karena Keterangan dan jawaban dari pihak Sekwan dan Wakil Ketua DPRD tidak sesuai dengan harapan para demonstran. Mereka akan turun dengan jumlah mahasiswa lebih banyak jika tuntutan mereka tidak diindahkan oleh DPRD Kota Binjai.
“Apabila tidak segera diindahkan, jangan menyalahkan kami jika kami melakukan aksi lebih besar,” ucap para demonstran. (Od- 22)
