Senator Sumut Dedi Iskandar Batubara: Kekeliruan Penundaan Haji Sebelum ada Jawaban Arab Saudi

oleh -373 views
Dedi Iskandar Batubara terpilih sebagai Ketua PW Alwasliyah Sumatera Utara hasil musyawarh yang digelar di kantor pusat PB Alwasliyah di Jakarta, Selasa (10/3/2020). (Istimewa)

MEDAN – Keputusan sepihak Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang meniadakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 ini disayangkan banyak pihak.

DPR RI beberapa waktu lalau memprotes, Fahcrul dianggap tak menghargai keberadaan lembaga itu sebagai mitra kerjanya. 

Terlepas dari kekalutan Menag soal penyebaran Virus Corona atau Covid-19 sehingga ia meniadakan pelaksanaan haji tahun ini, Fachrul dianggap blunder alih-alih dituding tak mengerti mekanisme. 
Hal senada juga diutarakan senator asal Sumut, Anggota DPD RI Dedi Iskandar Batubara. 

Ia bisa memahami bahwa Pandemi Covid-19 tahun ini menjadi ketakutan semua pihak.

Pertama soal pelaksanaan ibadah haji ada hubungan kerjasama antar negara, bahwa Arab Saudi sebagai penanggungjawab.

Memang dari negara mana saja yang hendak mengirimkan jamaah haji nya harus mengikuti mekanisme dari Arab Saudi.

“Memang saya sendiri belum mengetahui pasti apakah sudah ada keterangan resmi dari Arab Saudi apakah mereka menghentikan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Tapi keputusan yang diambil Menang secara parsial, mengambil keputusan sepihak itu yang kita sayangkan,” kata Dedi ketika diwawancarai orbitdigitaldaily.com, Minggu (7/6/2020).

Ia mengatakan, keputusan penundaan atau meniadakan penyelenggaraan ibadah haji itu kan harus ada mekanisme dalam pengambilan keputusannya. 

“Keputusan pengambil alihan haji ini kan mekanismenya sudah ada. itu yang saya tidak setuju dan keberataan yang menurut saya keliru. Harusnya kan eksekutif bersama legislatif berkomunikasi soal setiap pengambilan keputusan,” ujarnya. 

Ia mengatakan, dalam konteks DPD pihaknya akan memanggil Menteri Agama sebagai pemerintah. 

“Saya bicara dalam konteks DPD, Komite 3 akan memanggil Menteri Agama selaku pemerintah untuk dimintai penjelasan kenapa haji ditiadakan. itu kan perlu penjelasan komperehensif apa dasarnya dan lain sebagainya. Itu yang secara normatif antara eksekutif dan legislatif akan dilakukan pembicaraan,” ujarnya.

Menurutnya keputusan peniadaan haji terlalu terburu-buru dengan menyimpulkan dari tidak dijawabnya surat pemerintah Indonesia kepada Arab Saudi soal penyelenggaran haji.

“Karena kan begini, penyelenggaraan haji itu persiapannya panjang mulai dari pembiayaan, pelaksanaan hingga nanti pulang. Hal ini yang keliru saya rasa,” pungkas Dedi Iskandar Batubara. (Diva Suwanda)