Aceh  

Soal Dana Hibah Pilkada, Ketua KIP Aceh Selatan Bantah Terima Fee

ACEH SELATAN | Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan menjelaskan secara detail tentang penyimpanan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Bank Syariah Indonesia (BSI) sejak transfer pemerintah setempat.

“Tugas dan kewenangan saya mengusulkan dan melakukan NPHD dengan pemerintah daerah serta membuat Perjanjian Kerja Sama dengan BSI. Pencairannya merujuk petunjuk teknis KPU dan Mendagri. Pelaksanaannya KPA, tidak benar ada fee untuk Ketua KIP,” kata Kafrawi SE.

Penjelasan tersebut disampaikan Ketua KIP Aceh Selatan Kafrawi SE didampingi Plt Sekretaris Surya Dharma di hadapan pengurus dan anggota PWI yang bertempat di Rumah Besar, PWI Aceh Selatan jalan Merdeka, Tapaktuan, Kamis (30/5/2024).

Katanya,kami mengusul dan melakukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pemerintah Aceh Selatan dan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak perbankan. Persoalan penarikan bukan ranah kami.

“Kewenangan pencairan dan penggunaan itu leading sektor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),yakni Sekretaris KIP dengan merujuk petunjuk teknis dan Keputusan KPU nomor1373 Tahun 2023 tentang pedoman penatausahaan seleksi Bank penampung Dana HibahPilkada,” jelas Kafrawi.

Ia juga menyebutkan, dana yang telah ditransfer Pemda Aceh Selatan ke rekening KIPsebesar 40% dari Rp 36 miliar atau setara lebih kurang Rp 14,5 milyar tersebut samasekali tidak ada fee.

Sisa sebanyak 60% lagi diperkirakan meluncur pada Juli 2024.

Dana itu masih utuh dan tersimpang di bank akibat belum dicairkan karena KIP Aceh Selatan sudah beberapa kali terjadi pergantian sekretaris (KPA).

Kewenangan amprahan mukhlak fungsi sekretaris.paparnya.

Sekretaris sebelumnya saudara Elwin, SE pindah ke Kota Subulussalam.

Penggantinya Asmardin mengundurkan diri setelah rampung Pemilu.

Lanjutnya, saat ini sekretaris KIP Aceh Selatan masih berstatus Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atas nama Surya Dharma yang mengantongi Surat Keputusan (SK) pada tanggal 21 Mei 2024.

Salah satu faktor mengendap, akibat pergantian sekretaris beberapa kali,urainya.

“Kembali saya tegaskan, tidak ada yang namanya fee dari simpanan dana hibah Pilkada Aceh Selatan di BSI.

Dalam PKS tertuang Reward sebagai bentuk penghargaan.

Dan itu bukan dalam bentuk uang, melainkan fasilitas untuk kepentingan negara untukkelancaran dan kesuksesan Pilkada,” terang Kafrawi.

Reward yang diberikan sebagai hadiah bukan dilaksanakan oleh pihak KIP tetapi melalui proses perbankan. 

Kerenanya, sambung Kafrawi, tudingan Ketua KIP Aceh Selatan mendapat fee dari penyimpanan dana hibah adalah sebuah kekeliruan yang patut disesali dan diluruskan agar publik memahami akar masalah.

Sementara itu Plt Sekretaris KIP Aceh Selatan Surya Dharma turut memberi penjelasan terkait mengendapnya dana hibah.

Lebih lanjut Dana hibah Pilkada sebesar 40% dari Rp 36 miliar disimpan dalam Rekening Penerimaan Dana Hibah Langsung (RPDHL).

“Mekanisme penggunaan dan pengelolaannya harus sesuai petunjuk teknis dan Keputusan KPU.

Dana ini diawasi secara ketat oleh lembaga-lembaga pengawasan agar tidak melenceng dari aturan main,” timpal Surya Dharma.

Artinya,tambah Surya Dharma, pencairan dan penarikan harus melibatkan dua bendahara.

Akibat beberapa kali terjadi pergantian sekretaris berdampak kepada proses penarikan.

Fokus, tidak ada yang Namanya fee. Fasilitas yang diberikan berupa reward pun harus terdaftar sebagai aset negara, pungkas Surya Dharma.

Reporter : YUNARDI.M.IS