ABDYA | Pj Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Sunawardi, bersama anggota DPRK setempat, sepakat untuk membayar Alokasi Dana Gampong (ADG) kepada 152 desa sesuai kemampuan keuangan daerah paling lambat 20 Desember 2024.
Kesepakatan ini dicapai setelah pihak eksekutif dan legislatif daerah setempat menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di lembaga DPRK Kabupaten ,Setempat,Abdya, Kamis.(12/12/2024).
Pj Bupati Sunawardi, didampingi Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)tersebut,
memaparkan kondisi keuangan daerah serta dasar pemberian ADG.
Sunawardi menjelaskan secara rinci total ADG, mencakup yang sudah dibayar dan yang belum dibayar, kepada para peserta rapat di lembaga dewan terhormat itu.
Dari pembahasan tersebut, semua pihak sepakat bahwa, Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah ( Siltap) akan dibayar selama 12 bulan penuh.
Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) bagian desa serta ADG akan ditransfer paling lambat pada tanggal 20 Desember 2024, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Ini adalah komitmen kita untuk memastikan pelayanan administrasi di desa berjalan lancar dan masyarakat mendapatkan haknya,” ujar Sunawardi.
Tidak hanya itu, rapat ini juga menjadi ajang untuk memperkuat komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Aceh barat daya.
Lebih Tenang
Sementara, Ketua DPRK Abdya, Roni Guswandi, dalam momen Anjang bersama menyerahkan kembali stempel desa secara simbolis kepada Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Veni Kurnia, dengan perjanjian bahwa layanan administrasi desa harus berjalan tanpa hambatan.
“Penyerahan ini bukan sekadar simbolis, tetapi sebuah janji untuk terus melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” kata Roni Guswandi.
Dengan langkah ini, diharapkan seluruh desa di Kabupaten Abdya dapat melanjutkan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik dan efektif.
Masyarakat kini dapat merasa lebih tenang karena hak-hak mereka akan dipenuhi tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.
Langkah progresif ini diharapkan dapat menjadi contoh transparansi dan tanggung jawab keuangan, serta komitmen terhadap pelayanan publik yang berkualitas.
Diberita sebelumnya, pada Senin (9/12/2024)lalu.Ratusan para keuchik bersama aparatur melakukan aksi unjuk rasa dihalaman depan kantor badan keuangan kabupaten (BKK ) dan kantor DPRK Abdya, pasca ADG tak kunjung cair seratus persen, dan para keuchik baru menerima Siltap sampai bulan Oktober 2024. Sementara sisa anggaran untuk bulan November dan Desember masih tertahan di tingkat pemerintah daerah.
Reporter : Nazli
